Proyek Jalan Senilai Rp 19 Miliar di NTB Disorot, Pekerja Mengeluh Upah Belum Dibayar

Liputan6.com, Jakarta - Proyek peningkatan jalan provinsi ruas Lunyuk-Lenangguar di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), menuai sorotan. Proyek bernilai sekira Rp 19 miliar tersebut dinilai belum menunjukkan progres optimal, meski waktu kontrak sudah berakhir.

Selain keterlambatan fisik, muncul keluhan dari para pekerja di lapangan. Mereka mengaku biaya makan yang menjadi hak pekerja dan sewa alat berat belum dibayarkan oleh pihak kontraktor PT AJPG.

“Ada utang biaya makan yang tidak dibayar. Alat berat saya juga belum dibayar padahal sudah pencairan. Kasihan para pekerja. Karena itu kami datang ke Dinas PUPR NTB untuk meminta kontraktor dievaluasi,” ujar Irfan, Selasa (30/12/2025).

Berdasarkan data yang dihimpun, hingga akhir Desember 2025 progres proyek jalan Lunyuk-Lenangguar baru mencapai sekitar 70 persen. Capaian ini dinilai belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tak hanya soal teknis, proyek ini juga disorot karena dugaan masalah pada perusahaan pelaksana. Perusahaan selaku kontraktor diduga 'dipinjam bendera' oleh seseorang berinisial S.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin membenarkan pihaknya akan segera melakukan evaluasi terkait kelanjutan proyek tersebut. Dia mengatakan rapat khusus akan digelar untuk menentukan apakah proyek tersebut akan diadendum (tambahan waktu) atau pemutusan kontrak.

“Akan dirapatkan apakah proyek ini diadendum atau diputus kontraknya,” ucap Sadimin.

Menurut Sadimin, evaluasi tidak hanya menyangkut progres fisik pekerjaan. Masalah internal kontraktor, termasuk pembayaran alat berat dan hak-hak pekerja, juga menjadi perhatian. Termasuk dugaan keterlibatan sosok S di balik proyek tersebut.

Sadimin mengaku baru mengetahui belakangan adanya peran S meski namanya tidak tercantum dalam kontrak. Dia menyebut praktik pinjam bendera perusahaan menjadi celah yang kerap disalahgunakan.

“Kalau saya tahu dari awal ada si S, pasti saya tolak. Banyak proyek yang gagal. Tapi dia pintar, pinjam bendera orang,” ujarnya.

Sadimin menegaskan hasil rapat akan menjadi dasar keputusan akhir. Jika permasalahan internal kontraktor terus berlanjut dan mengganggu proyek, pemutusan kontrak menjadi opsi yang terbuka.

DPRD NTB juga ikut menyoroti persoalan ini. Anggota DPRD NTB Dapil Sumbawa, Bram meminta pemerintah provinsi bersikap tegas. Jalan Lunyuk-Lenangguar merupakan akses penting bagi aktivitas ekonomi dan layanan publik.

"Jalan itu penting untuk mwmudahkan akses warga sekaligus meningkatkan perekonomian warga. Jadi harus diselesaikan," ujar Bram.

Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan belum memberikan keterangan resmi terkait tunggakan hak pekerja dan sewa alat yang belum juga dibayarkan.

"Nanti saya akan berikan penjelasan terkait itu semua setelah saya berada di Lombok," ujar Direktur Cabang PT AJPG Hendra Dinata.