BNPP Percepat Penataan Ruang Eks OBP di Simantipal dan Pulau Sebatik, Dorong Keamanan Perbatasan

Lebih lanjut, jajaran Asisten Deputi PRKP BNPP juga telah melaksanakan peninjauan langsung ke kawasan eks OBP Pulau Sebatik.

Dari hasil peninjauan, teridentifikasi sejumlah titik strategis usulan pembangunan antara lain lokasi bumi perkemahan di Desa Sungai Limau, jalur inspeksi patroli sepanjang perbatasan, pembangunan pos pengamanan perbatasan (Pos Pamtas) dan polsubsektor serta aktivitas pasar lokal di Desa Aji Kuning.

Untuk kawasan Simantipal, lanjut dia, wilayah direncanakan sebagai boundary small city seiring proses regulasi tata ruang yang tengah berjalan.

Terkait hal itu, Ismawan menyampaikan masyarakat setempat mengusulkan skema kompensasi ganti untung atas sekitar 778 hektare lahan terdampak, yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan.

BNPP terus mendorong percepatan realisasi ganti untung tersebut serta pembangunan infrastruktur dasar prioritas, antara lain penyediaan jalan alternatif yang tidak melintasi wilayah negara tetangga, penyiapan lahan tempat pembuangan akhir (TPA), dan peningkatan konektivitas antarpermukiman.

Ia menekankan pentingnya penguatan fungsi pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan melalui optimalisasi kawasan pertahanan, pembangunan pagar atau benteng batas serta penambahan pos pengamanan terpadu untuk menekan aktivitas jalur ilegal darat dan laut.

"Pembangunan Pos Lintas Batas strategis, seperti di Aji Kuning, perlu dipercepat agar pengawasan meningkat sekaligus pelayanan publik bagi masyarakat perbatasan semakin optimal," tutur Ismawan.

Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Robby Nahak Serang menyampaikan Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis karena berdekatan langsung dengan Tawau, Malaysia.

Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan harus berorientasi pada kemakmuran masyarakat dengan tetap berada dalam koridor kewenangan masing-masing pihak.

Untuk itu, lanjut dia, wilayah perbatasan bukan hanya soal garis batas, melainkan menyangkut kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.

"Keterbatasan infrastruktur dan lemahnya penguatan sektor ekonomi dapat menjadi celah munculnya berbagai persoalan, termasuk potensi pergeseran batas, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara,” kata Robby.

Forum tersebut turut dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait, unsur TNI, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten serta pengelola pos batas lintas negara (PLBN) di wilayah Kabupaten Nunukan.