4 Anggota Polda Kepri Diberhentikan Buntut Penganiayaan Junior Bripda NS hingga Tewas

Liputan6.com, Jakarta - Empat polisi Ditsamapta Polda Kepri mendapatkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) usai terlibat penganiayaan terhadap juniornya, Bripda NS sampai menyebabkan meninggal dunia. Keputusan itu seteah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar pada Jumat (17/4/2026) di Ruang Sidang Komisi Kode Etik Polri Polda Kepulauan Riau.

Kombes Pol Nona Preccelia Ohei Kabid Humas menyampaikan komitmen Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, akan mengusut tuntas perkara tersebut secara profesional, transparan, dan berkeadilan, baik melalui mekanisme kode etik maupun proses pidana.

“Kapolda Kepri memastikan penanganan perkara ini dilakukan secara tuntas. Setiap perkembangan proses akan disampaikan secara berkala kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik,” kata Kombes Nona dalam siaran tulis , Jumat Malam (17/4/2026)

Dalam sidang KKEP, empat terduga pelanggar yang diperiksa yakni Bripda AS, Bripda AP, Bripda GSP, dan Bripda MA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Komisi KKEP menyatakan keempat personel tersebut terbukti melakukan pelanggaran etik profesi Polri.

" Seluruh pelanggar dijatuhi sanksi etika dinyatakan sebagai perbuatan tercela, serta sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, " Terangnya.

Di tempat yang sama Kabid Propam Polda Kepri Kombes Pol. Eddwi Kurniyanto, menjelaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, saksi ahli, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

“Seluruh unsur pelanggaran terbukti terpenuhi. Karena itu, komisi menjatuhkan sanksi tegas berupa PTDH kepada keempat pelanggar,” ujarnya.

Sementara itu, Kombes Pol. Ronni Bonic,Dirreskrimum Polda Kepri menyampaikan bahwa proses pidana terhadap perkara tersebut berjalan paralel dengan sidang etik. Dari hasil penyelidikan, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka.

“Pada 15 April 2026, satu orang berinisial Bripda AS telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. Selanjutnya, hasil pengembangan penyidikan menemukan keterlibatan pihak lain,” ungkap dia.

Berdasarkan gelar perkara, tiga orang lainnya yakni Bripda GSP, Bripda MA, dan Bripda AP turut ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka.