Dedi Mulyadi Akan Gaji Warga Rp 1,5 - 2 Juta untuk Pulihkan Gunung Ciremai

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana memberikan gaji kepada warga yang terlibat dalam program pemulihan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Gaji yang diberikan sebesar Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta per bulan, menyesuaikan dengan tingkat ketinggian lokasi kerja. 

Saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar telah memelopori reboisasi di lahan seluas 12 hektare dengan melibatkan 12 orang warga. Pemprov Jabar akan melibatkan warga sekitar TNGC.

"Masyarakat di sekitar gunung akan menjadi bagian dari reboisasi yang dibiayai oleh Pemprov Jawa Barat. Masing-masing digaji Rp1,5 juta per bulan dan akan diberikan 3-4 ekor domba," kata Dedi di Bandung, Kamis (22/1/2026). 

Dedi menuturkan, Langkah ini menjadi bagian pemulihan kawasan TNGC. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan mengevaluasi perizinan pengelola wisata di kawasan TNGC. Dia juga meminta agar kawasan TNGC yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan komersial benar-benar dijaga dan tidak dimasuki sembarangan

"Kalau izinnya 2 hektare ya 2 hektare. Jangan izin formalnya 2 hektare, tapi pembangunan kawasannya 30 hektare. Ini harus dibenahi, termasuk pembatasan jalur dan aktivitas wisata. Ada kawasan tutupan gunung yang tidak boleh dimasuki. Itu harus dijaga serius, dan sekarang bupatinya sedang saya tugaskan,” jelasnya.

Dedi menegaskan, pemulihan TNGC bertujuan untuk Menjamin kehidupan masyarakat sekitar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meminta para kepala daerah di sekitar kawasan TNGC untuk mengoordinasikan 50 desa penyangga guna mendata kebutuhan masyarakat. Dia menyebut kebutuhan yang paling utama saat ini adalah ketersediaan air bersih.

"Terutama kebutuhan air, baik untuk konsumsi maupun pertanian. Masyarakat di sekitar kaki gunung tidak boleh kekurangan air. Jangan sampai menjerit seperti sekarang, pertaniannya mati karena airnya dijual. Itu tidak boleh," ucap Dedi.

Dedi mengungkapkan, krisis air bersih di kawasan sekitar TNGC dipicu oleh aktivitas komersial PDAM wilayah hilir dan pihak swasta, termasuk keberadaan pipa air ilegal yang mengambil sumber air dari kawasan taman nasional. Dedi mengatakan, aktivitas tersebut harus dihentikan secepatnya.