2 months ago
62
Jakarta -
Kementerian Perhubungan mewacanakan penyediaan bus gratis untuk mengatasi kemacetan pada setiap akhir pekan dan libur panjang di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kapan dimulai?
"Secepatnya ya, kita target di Nataru (natal dan tahun baru) ini bisa, tetapi paling lambat menghadapi Lebaran bisa kita langsung kerjakan," kata Wakil Menteri Perhubungan Suntana usai rapat penanganan kemacetan Puncak dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor di Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu dam dikutip dari Antara, Kamis (21/11/2024).
Ia menjelaskan program tersebut akan menerapkan layanan bus dengan menggunakan skema Buy The Service (BTS). Kemudian, alternatifnya yaitu memberlakukan subsidi bus umum yang didanai oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, Kemenhub masih melakukan kajian mengenai kebutuhan jumlah bus untuk melayani pengunjung di kawasan wisata Puncak.
"Kita sedang hitung apakah termasuk pakai bus listrik atau apa, kita sedang hitung. Tetapi prinsipnya pemerintah pusat dan daerah memberikan dan mendukung gerak masyarakat yang akan melaksanakan wisata," kata Suntana.
Ketika program bus gratis sudah berhasil diwujudkan, Kementerian Perhubungan kemudian menyediakan lahan sebagai tempat parkir kendaraan wisatawan yang hendak menggunakan bus.
"Saya akan mengecek ke Summarecon untuk membuat gambaran bagaimana akan ditaruh di situ. Kan harus disiapkan lahan dan fasilitas lain-lain, termasuk mobil listrik ada charging station," kata dia.
Menurut mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat itu penanganan permasalahan kemacetan di kawasan wisata Puncak dari tahun ke tahun belum dapat terselesaikan dengan cepat. Dia pun berinisiatif merumuskan beberapa strategi, salah satunya penanganan jangka pendek berupa optimalisasi layanan yang ada, seperti pemberlakuan sistem satu arah atau one way.
Kemenhub juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam mempersiapkan penanganan jangka panjang dengan membangun infrastruktur jalan seperti Tol Caringin-Cisarua-Cianjur, hingga melanjutkan pembangunan Jalur Puncak II.
"Karena 37 persen orang yang berangkat melewati jalur Puncak yang biasa ini itu menuju Cipanas dan Cianjur. Sehingga harus dipecah arusnya agar tidak terpusat lagi di wilayah Puncak," kata dia.
Ya, setiap kali hari libur atau long weekend, jalur Puncak yang menghubungkan antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur dengan panjang sekitar 22,7 kilometer dengan lebar jalan rata-rata 7 meter itu selau dipadati kendaraan. Kapasitas Jalur Puncak tidak sebanding dengan volume kendaraan keluar-masuk, terlebih pada hari libur yang jumlahnya mencapai 20.000-80.000 kendaraan per hari.
Dalam 38 terakhir pemerintah melakukan penanganan kemacetan secara tentatif, dengan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah atau one way yang kali pertama diterapkan pada tahun 1986.
Kemudian, Kepolisian menerapkan sistem ganjil genap kendaraan setiap menjelang dan selama libur panjang. Regulasi itu dimulai saat diterapkan pembatasan kegiatan masyarakat saat pandemi COVID-19, melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) RI Nomor 84 Tahun 2021.
Meski begitu, sistem satu arah masih menjadi cara paling efektif untuk mengurai kemacetan di Jalur Puncak. One way diterapkan secara situasional ketika sistem ganjil genap tak lagi mampu membendung lonjakan volume kendaraan.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan sempat melakukan upaya lain untuk menangani kemacetan Jalur Puncak, yakni berupa penerapan rekayasa lalu lintas sistem kanalisasi 2-1 pada pertengahan hingga akhir tahun 2019.
Sistem itu membagi arus lalu lintas Jalur Puncak menjadi tiga lajur. Dua lajur ke arah yang sama, dan satu lajur ke arah sebaliknya sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku.
Namun, rekayasa lalu lintas kanalisasi 2-1 tak dilanjutkan ketika memasuki tahun 2020 karena dinilai tak efektif lantaran masih menimbulkan kemacetan di beberapa titik penyempitan jalan atau bottleneck.
(fem/fem)
