Permohonan Intervensi Ditolak, Polemik Praperadilan SP3 Polda Lampung Jadi Sorotan

Liputan6.com, Lampung - Pengadilan Negeri (PN) Kalianda kembali menggelar sidang perkara praperadilan terkait penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polda Lampung yang didasarkan pada Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Pra/2025/PN.Kla.

Sidang yang berlangsung pada Senin (5/1/2026) itu kembali memunculkan polemik hukum lama yang dinilai belum tuntas, terutama soal legal standing para pihak dan dugaan adanya praperadilan di atas praperadilan.

Dalam persidangan tersebut, Ketua Majelis Hakim Angghara Pramudya secara tegas menolak permohonan intervensi yang diajukan pihak ketiga.

"Menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi," ujar hakim saat membacakan amar putusan sela di ruang sidang PN Kalianda.

Usai membacakan putusan sela, majelis hakim memerintahkan pemohon dan termohon untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Hakim juga menegaskan bahwa undang-undang telah mengatur batas waktu penyelesaian praperadilan.

"Untuk selanjutnya akan kami sampaikan jadwal persidangan. Undang-undang memberikan waktu tujuh hari untuk perkara praperadilan," kata hakim.

Penolakan permohonan intervensi tersebut disayangkan oleh kuasa hukum Finny Fong, Direktur Utama PT San Xiong Steel Indonesia.

Melalui kuasa hukumnya, Aswar, pihak Finny Fong menilai majelis hakim tetap menerima permohonan praperadilan yang secara substansi dinilai bermasalah.

Aswar menegaskan, kliennya sebelumnya telah memenangkan praperadilan berdasarkan Putusan PN Kalianda Nomor 4/Pid.Pra/2025/PN Kla yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurutnya, fakta tersebut seharusnya menjadi pertimbangan utama pengadilan.

Selain itu, pihaknya mempertanyakan legal standing pemohon praperadilan, Chen Jihong, yang disebut tidak lagi menjabat sebagai direktur perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM terbaru.

"Secara hukum, Direktur Utama yang sah adalah Finny Fong berdasarkan AHU Nomor AHU-AH.01.09.0258007. Ini fakta administrasi negara yang seharusnya tidak bisa diabaikan," ujar Aswar, Rabu (7/1).

Lebih lanjut, Aswar menyatakan Polda Lampung telah dinyatakan tidak berwenang dalam Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2025/PN.Kla maupun Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Pra/2025/PN.Kla.

"Ini menambah kejanggalan hukum. Kami kembali menegaskan, seharusnya tidak ada praperadilan di atas praperadilan. SP3 diterbitkan berdasarkan Putusan Praperadilan 04, lalu apa dasar hukumnya dilakukan praperadilan kembali?" kata Aswar.

Dia juga menyebut, meskipun mekanisme intervensi tidak secara eksplisit diatur dalam hukum acara praperadilan, tidak pula terdapat larangan tegas.

"Kami berharap hakim tunggal PN Kalianda bersikap objektif dan transparan," ujarnya.