Perlukah Pajak Turis Diterapkan di Lake District?

Jakarta -

Sebuah lembaga di Lake District, Inggris mengusulkan untuk menerapkan pajak wisata untuk turis asing. Wacana itu menjadi polemik.

Melansir BBC, Kamis (28/11/2024) Friends of the Lake District, sebuah lembaga amal di wilayah itu, baru saja merilis sebuah laporan berjudul 'Who Pays for the Lake District?. Laporan itu menyoroti beban tak kasat mata pariwisata terhadap lingkungan dan infrastruktur di daerah tersebut.

Berdasarkan laporan itu, lembaga tersebut mengusulkan pajak turis, tidak banyak, yakni sebesar 1 atau 2 pound sterling (1 pound sterling senilai Rp 20 ribu), baik untuk mereka yang menginap di penginapan atau wisatawan yang menggunakan kendaraan.

Dalam rancangannya, pungutan itu untuk pendanaan mendukung layanan lokal.

Direktur Eksekutif Friends of the Lake District, Mike Hill, menyatakan usulan itu berdasarkan berbagai laporan dan riset pada kota lain telah lebih dulu menerapkan pajak turis dan tidak kehilangan pengunjung, sebaliknya daerah itu mengalami kenaikan jumlah kunjungan wisatawan.

"Berdasarkan berbagai penelitian, kami menemukan bahwa di banyak tempat yang menerapkan pungutan pengunjung, jumlah pengunjung justru meningkat," kata Mike.

Dia mencontohkan dengan pungutan tersebut, fasilitas umum, misalnya trotoar menjadi lebih baik, tersedia bus listrik gratis, atau ada penjaga jalan yang membantu menangani masalah sampah.

Pemilik South Lakes Hotels, Jonathan Denby, mengkhawatirkan bahwa biaya tambahan ini akan membuat orang enggan mengunjungi Lake District.

"Laporan ini sangat baik dan mengangkat sejumlah isu penting, tetapi mengabaikan dua masalah besar. Kami sudah membayar PPN untuk akomodasi dan makanan sebesar 20 persen, sedangkan negara-negara Eropa lainnya dan juga negara seperti Jepang hanya membayar 10 persen," kata Denby.

Denby berpendapat bahwa jika akan ada pungutan, seharusnya didasarkan pada tarif PPN yang lebih rendah yakni 10%, agar lebih sebanding dengan negara lain. Denby juga menginginkan agar penyedia layanan seperti AirBnB turut membayar PPN yang menurutnya akan lebih menguntungkan daripada mengenakan pajak pariwisata.

Friends of the Lake Disctrict menyebut dengan menerapkan pajak kecil untuk wisatawan akan menghasilkan pendapatan bagi wilayah tersebut. Mereka juga mengatakan nantinya dana yang telah terkumpul dapat digunakan untuk menunjang infrastruktur di sana.

Adapun, Ketua Lake District National Park Partnership (LDNPP), Celia Caulcott, sependapat dengan usulan lembaga amal tersebut. Namun tentunya dengan segala pertimbangan yang dilakukan dengan matang.

"Memahami perlunya investasi baru untuk mendukung masyarakat lokal, infrastruktur, dan mendukung mobilitas yang berkelanjutan," kata Caulcott.

Otoritas Taman Nasional Lake District (LDNPA) menanggapi dengan mengatakan bahwa saat ini mereka tidak memiliki rencana untuk menerapkan pajak turis. Langkah itu juga dikhawatirkan dapat mengurangi jumlah pengunjung.

Setiap tahun, sekitar 18 juta wisatawan mengunjungi taman nasional di Cumbria. Meskipun pariwisata membawa keuntungan ekonomi, meningkatnya jumlah pengunjung dapat memberi tekanan pada lingkungan dan membebani infrastruktur yang ada.

(upd/fem)