Kemendagri Pastikan Desa dan Kelurahan Jadi Subjek Pembangunan

Liputan6.com, Boyolali - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, menegaskan, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memastikan desa dan kelurahan menjadi subjek pembangunan dengan tata kelola pemerintahan kuat, pelayanan publik berkualitas, dan ekonomi lokal yang terus bergerak.

"Ini selaras dengan Asta Cita Presiden RI bahwa pembangunan harus dimulai dari desa," kata Wiyagus dalam sambutannya saat membuka "Lokakarya Desa dan Kelurahan Berorientasi" dalam Rangka Hari Desa Nasional Tahun 2026 di Pendopo Gedhe Pemkab Boyolali, Rabu (14/1/2026).

Dalam acara yang dihadiri Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, Gubernur Maluku Utara, SherlyTjoanda Laos, Jamintel Kejagung, Reda Manthovani, dan sejumlah pejabat lainnya, juga diserahkan penghargaan kepada 57 desa dan kelurahan juara satu tingkat provinsi tahun 2025 dan enam perwakilan desa binaan. Penghargaan dari Kemendagri ini diserahkan langsung oleh Wamendagri, Akhmad Wiyagus.

"Saya bangga bisa hadir di depan para kades dan lurah berprestasi," katanya saat memberi sambutan.

Dikatakan Wiyagus, desa dan kelurahan berprestasi yang didapuk penghargaan adalah bukti nyata bahwa dari kepemimpinan yang kuat, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat mampu menjadi pusat pertumbuhan di tingkat lokal.

"Pengalaman yang dimiliki desa dan kelurahan berprestasi ini diharapkan dapat disebar luaskan dan dijadikan acuan untuk kemajuan di masa depan," imbuh dia.

Menurut Wiyagus, dalam Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, pembangunan desa sangatlah prioritas. Dimana pembangunan dimulai dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Desa bukan hanya sebagai objek tapi sebagai subjek yang berdaya, mandiri, dan inovatif.

"Hal ini sejalan dengan tema Hari Desa Nasional 2026 yaitu Bangun Desa, Bangun Indonesia. Desa Terdepan untuk Indonesia" ujarnya.

Dikatakan Wiyagus,  berbagai capaian pembangunan desa menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan hasil pemantauan dan pembinaan pemerintah, kata dia, jumlah desa dengan status berkembang dan maju terus meningkat. Hal ini diiringi dengan semakin banyaknya inovasi pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta praktik tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

"Artinya pembangunan di desa sudah menjadi barometer, bahwa Indonesia maju kalau desanya maju. Capaian ini tidak terlepas dari peran kepala daerah, perangkat desa dan kelurahan serta dukungan aktif masyarakat," tutur dia.