2 months ago
54
Mataram -
Kebijakan Menkeu Sri Mulyani memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen membuat hotel-hotel di Lombok rugi miliaran rupiah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat lebih dari belasan event meeting, incentive, conferences and exhibition (MICE) yang batal akibat kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Dari informasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, ada sekitar 17 MICE (yang terdampak)," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB Jamaluddin Malady di Mataram, Kamis (28/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dampaknya, hotel-hotel diperkirakan merugi belasan miliar rupiah. Jamal menuturkan, salah satu hotel dari 17 MICE yang batal mengaku mengalami kerugian sekitar Rp 1 miliar, akibat adanya kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas pejabat oleh Kementerian Keuangan.
"Ada satu hotel (di Lombok Barat) yang menyampaikan kepada saya, bahwa ada sekitar Rp 1 miliar lebih yang harusnya masuk untuk kegiatan MICE dari beberapa kementerian atau BUMN yang akan melaksanakan MICE di Lombok. Ya mudah-mudahan ke depan (pemangkasan) nggak (langsung) 50 persen, tetapi 10 persen atau 20 persen dulu," imbuh Jamal.
Jamal menuturkan jika satu hotel saja harus kehilangan Rp 1 miliar, kemungkinan kerugian hotel-hotel bintang di Lombok karena kebijakan pemangkasan ini bisa mencapai belasan bahkan puluhan miliar rupiah.
"Mudah-mudahan bisa dievaluasi soal pemangkasan 50 persen (anggaran) perjalanan dinas ini. Karena menurut teman-teman di pelaku industri, seperti hotel, travel dan lain-lain, kejadian kemarin (dampak pemangkasan anggaran perjalanan dinas) banyak hotel-hotel yang mengembalikan DP, yang sudah booking untuk MICE di akhir November hingga di awal Desember," tutur Jamal.
Di sisi lain, Jamal berharap ke depannya agenda MICE tetap ramai dilakukan di NTB. Baik itu agenda MICE yang dilaksanakan oleh instansi provinsi dengan kementeriannya masing-masing.
"Mudah-mudahan ke depan banyak kegiatan MICE yang dilaksanakan dinas provinsi dengan kerja sama kementerian masing-masing," tandasnya.
Sebelumnya, Pembina dan Penasihat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB I Gusti Lanang Patra mengatakan usaha perhotelan pasti akan paling terdampak. Sebab setelah intruksi itu terbit, pembatalan agenda pemerintah MICE pada 2025 mendatang mulai terjadi.
"Ada beberapa pembatalan, sekitar empat (hotel), kebanyakan terjadi di kota (Mataram). Saat ini, mereka (pihak hotel) tengah menunggu kebijakan lanjutan," kata Lanang pada detikBali.
"Jelas berdampak sekali bagi hotel-hotel kita, khususnya hotel-hotel yang ada di kota, karena agenda MICE biasanya banyak di tengah kota. Kalau hotel yang ada di luar kota (Mataram) pengaruhnya kecil," imbuhnya.
Lanang menilai kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas berimbas besar bagi usaha hotel. Pasalnya, kontribusi agenda pemerintah (MICE) terhadap pendapatan hotel mencapai 50 persen, bahkan lebih. Sisanya, kontribusi dari bisnis dan wisatawan yang berlibur.
"Kalau ada pemangkasan anggaran perjalanan dinas dari pusat (sudah diberlakukan), sudah pasti angka okupansi atau tingkat hunian kamar kita bisa menurun, bahkan bisa turun sampai 50 persen juga," tutur Lanang.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat edaran bernomor S-1023/MK.02.2024 per 7 November 2024, terkait pemangkasan anggaran perjalanan dinas untuk menteri dan pejabat.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kementerian dan lembaga seperti kejaksaan dan kepolisian diminta memangkas anggaran perjalanan dinas masing-masing minimal 50 persen.
-------
Artikel ini telah naik di detikBali.
(wsw/wsw)
