3 WNA Cina Ditangkap di Pantai Tablolong NTT, Diduga Akan Berlayar Ilegal ke Australia

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggagalkan rencana keberangkatan tiga warga negara asing (WNA) asal Cina yang diduga hendak berlayar ke Australia melalui Pantai Tablolong, Kabupaten Kupang.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT Arvin Gumilang mengatakan sejumlah WNA asal Cina itu hendak membeli kapal di Desa Tablolong, sebagai kendaraan mereka ke Australia.

“Penangkapan terhadap tiga WNA Cina itu dilakukan usai adanya laporan yang masuk ke Imigrasi pada 7 Januari 2026 lalu bahwa, terkait keberadaan tiga WNA itu,” katanya, Rabu 14 Januari 2026.

Ketiga WNA Cina tersebut menginap di salah satu hotel di Kota Kupang sambil mencari akses keberangkatan ilegal menuju Australia melalui jalur tidak resmi.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Bidang Penegakan Hukum Keimigrasian dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Imigrasi NTT melakukan pemantauan tertutup terhadap pergerakan ketiga WNA tersebut.

Selama berada di Kota Kupang petugas Imigrasi terus memantau pergerakan mereka mulai dari pusat Kota Kupang hingga ke kawasan pesisir Pantai Tablolong yang dikenal rawan lintasan ilegal.

Saat ditangkap tiga WNA itu telah berada di atas sebuah kapal yang diduga akan digunakan untuk menyeberang.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan ketiganya bersembunyi di dalam kapal tanpa didampingi kru.

“Saat ini mereka sudah ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Kupang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, mereka mengakui memiliki niat untuk menuju Australia secara ilegal,” jelasnya.

Ia menambahkan penggagalan tersebut merupakan bentuk komitmen Imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara serta mencegah wilayah Indonesia, khususnya Kota dan Kabupaten Kupang, dimanfaatkan sebagai jalur transit kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan manusia dan migrasi ilegal.

Saat ini, terhadap ketiga WNA Cina tersebut masih dilakukan pendalaman dan pemeriksaan administratif untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.