Vonis Terdakwa Korupsi Tambang Kolaka, Terungkap Izin Mati Bikin Rugi Negara Ratusan Miliar

Liputan6.com, Kendari - Dua pimpinan PT AMIN di Kolaka Utara, divonis hakim PN Kendari terkait korupsi pertambangan, Jumat (6/2/2026). Keduanya yakni Mohammad Machrusy (direktur utama) dan Mulyadi (wakil direktur).

Direktur Perusahaan kaget begitu putusan dibacakan, vonis hakim tak mengubah tuntutan JPU Kejati Sultra saat sidang beberapa minggu sebelumnya.

Machrusy dan Muliadi, langsung bertemu kuasa hukumnya, Fachrurozi. Keduanya tak berkata-kata banyak usai hakim membacakan vonis.

Mohammad Machrusy selaku Direktur Utama PT AMIN dan Mulyadi selaku Wakil Direktur dinyatakan terbukti menjual ore nikel secara ilegal melawan hukum di lahan eks IUP PT Pandu Citra Mulia (PCM) yang berlokasi di Kabupaten Kolaka Utara.

Majelis hakim menyatakan, kedua terdakwa melanggar Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mohammad Machrusy dijatuhi hukuman 8 tahun penjara serta denda sebesar Rp36 miliar dengan subsider 4 tahun kurungan. Sementara Mulyadi divonis 6 tahun penjara dan denda Rp2,8 miliar subsider 3 tahun kurungan.

Jaksa Penuntut Umum Kejati Sultra, M Yusran, menyatakan vonis pidana sesuai tuntutan jaksa. Namun, nilai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa utama, berbeda dengan tuntutan awal pihaknya.

“Kami menuntut uang pengganti sebesar Rp211 miliar untuk terdakwa Machrusy, tetapi majelis hakim menetapkan Rp36 miliar,” kata Yusran kepada wartawan usai persidangan.

Nilai yang diputuskan hakim, diperoleh melalui perhitungan keuntungan dari fee kuota RKAB sebesar 5 dolar AS per metrik ton, dikalikan dengan total penjualan 481 ribu metrik ton ore nikel.

M Yusran menjelaskan, kasus bermula dari penggunaan kuota RKAB milik PT AMIN untuk menjual ore nikel yang berasal dari lahan eks IUP PT PCM. Padahal, izin usaha pertambangan di wilayah tersebut telah dicabut oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan status lahannya kembali menjadi milik negara.

Hakim menegaskan bahwa sesuai Pasal 33 UUD 1945, sumber daya alam dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, pengambilan ratusan ribu metrik ton ore nikel tersebut dinilai sebagai kerugian negara.