5 days ago
5
Jakarta -
Tarif masuk taman nasional naik, begitu pula penggunaan drone mulai 30 Oktober dan menuai polemik. Anggota Dewan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Mahawan Karuniasa menilai aturan itu perlu diimplementasikan secara bijak.
Kenaikan tarif masuk TN itu merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 yang menggantikan PP 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Aturan itu berlaku mulai 30 Oktober 2024.
Perubahan ke PP No. 36 yang berlaku di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru diterapkan karena beberapa alasan. Yakni, inflasi selama 10 tahun terakhir, upaya menjaga kelestarian kawasan, kenyamanan pengunjung, dan menyederhanakan tiket masuk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai gambaran tarif tiket masuk TN Gunung Gede Pangrango untuk WNI pada Senin-Sabtu Rp 22.000 per orang per hari, adapun pada Minggu dan hari libur nasional Rp 32.000 per orang per hari. Kemudian, untuk WNA setiap hari Rp 205.000 per orang per hari. Untuk tarif menerbangkan drone Rp 2 juta per unit per hari
Kemudian, di TN Bromo Tengger Semeru tarif untuk WNI Senin-Sabtu Rp 54.000 per orang per hari, adapun pada Minggu dan hari libur nasional Rp 79.000 per orang per hari. Tarif untuk turis asing setiap hari Rp 255.000 per orang per hari. Tarif menerbangkan drone dibanderol Rp 2 juta per unit per hari.
Mahawan menilai kenaikan tarif masuk TN itu memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi kenaikan tarif itu memang dibutuhkan untuk perbaikan infrastruktur. Selain itu, kenaikan tarif juga bisa menjadi alat untuk mencegah overtourism pada TN yang sangat popular.
"Yang kita lihat, banyak TN dengan infrastruktur yang sudah rusak, tidak memadai, kenaikan tarif TN itu bisa digunakan untuk perbaikan. Bisa memberikan manfaat lingkungan, yang saat ini lingkungan itulah yang menjadi daya tarik. Ada tempat sampah, trek tidak rusak, TN memiliki keleluasaan untuk mengembalikan jalur yang terinjak-injak seperti semula lagi, restorasi, dll, itu bisa bikin wisatawan tetap ke sana," kata Mahawan dalam perbincangan dengan detikTravel beberapa waktu lalu.
"Kemudian, pada destinasi yang langganan overtourism dan pengunjung terlalu padat, kenaikan tarif itu bisa digunakan untuk mengendalikan jumlah kunjungan. Sebaliknya, pada destinasi atau TN yang jumlah pengunjungnya sedikit kenaikan tarif itu dikhawatirkan membuat TN tersebut semakin tidak ada pengunjung," ujar Mahawan yang juga dosen Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia itu.
Sayangnya, penerapan tarif itu dilakukan saat tarif tiket pesawat domestik sedang dikeluhkan traveler karena sangat mahal. Sehingga, kenaikan tarif itu bisa berimbas terhadap laju pertumbuhan pengunjung ke TN.
"Dengan kenaikan tarif itu dan dengan hukum ekonomi akan terjadi penurunan wisatawan, penurunan itu dalam arti laju peningkatan kunjungan setelah ada kenaikan tarif itu tidak sebaik kunjungan sebelumnya. Apalagi, saat ini tiket pesawat domestik tinggi yang sudah mengakibatkan minat atau animo wisnus atau bahkan wisatawan asing agak menurun," kata Mahawan.
Mahawan menyarankan agar penerapan kenaikan tarif itu diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing TN.
"Pada destinasi atau TN yang jumlah pengunjungnya sedikit, kenaikan tarif itu bisa membuat tidak ada pengunjung. Padahal, pariwisata menjadi salah satu pilar transisi ekonomi hijau. Penerapan perlu bijak dengan mempertimbangkan kondisi taman nasional itu, khususnya terkait dinamika fluktuasi wisatawan, baik itu merujuk jumlah wisatawan di masing-masing TN atau pada periode-periode saat jumlah kunjungan tinggi, misalnya tahun baru, hari libur reguler," kata Mahawan.
"Kenaikan tarif itu diterapkan secara bijak agar mempertahankan wisatawan tetap hadir di sana. Masyarakat bisa menjangkau dan TN tidak kehilangan pengunjung. Pendapatan dari tarif itu dikembalikan kepada TN agar bisa meningkatkan daya tarik dan mampu menjaga lingkungan tetap berpegang kepada konsep wisata berkelanjutan," dia menegaskan.
(fem/fem)
