Terbukti Selingkuh, Anggota KPU Nias Barat Firman Iman Daeli Resmi Dipecat DKPP

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Nias Barat, Firman Iman Daeli. Putusan ini diambil setelah Firman terbukti secara sah melakukan pelanggaran kode etik berat terkait kasus selingkuh.

Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Jakarta, Senin (9/2/2026), Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo menegaskan bahwa tindakan Firman tidak dapat ditoleransi sebagai penyelenggara pemilu.

"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Firman Iman Daeli selaku Anggota KPU Kabupaten Nias Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan," ujar Ratna Dewi.

Terungkapnya kasus yang mencoreng marwah lembaga penyelenggara pemilu ini bermula dari penggerebekan yang dilakukan oleh istri sah pelaku, berinisial NG, pada 22 April 2025 lalu.

Didampingi petugas dari Polres Nias, Firman ditemukan sedang berada di dalam kamar kos bersama seorang perempuan berinisial KR di Jalan Sudirman, Kota Gunungsitoli.

Berdasarkan fakta persidangan, Firman bahkan sempat memberikan keterangan tidak jujur dalam pemeriksaan. Selain kedapatan "ngamar", Firman juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perzinaan sesuai Pasal 284 KUHP oleh Polres Nias.

Menanggapi pemecatan tersebut, Komisioner KPU Sumatera Utara, Robby Effendy, menyatakan pihaknya menghormati penuh putusan DKPP.

Saat ini, KPU Sumut sedang menunggu salinan putusan resmi dari KPU RI untuk memproses langkah selanjutnya.

"Kami menunggu arahan dan petunjuk dari KPU RI. Setelah surat keputusan diterima, baru akan dilakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW)," kata Robby, Selasa (10/2/2026).

Robby yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi SDM dan Litbang KPU Sumut, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya di tingkat kabupaten/kota.

Ia menekankan bahwa integritas tidak hanya soal pekerjaan, tapi juga perilaku pribadi.

"Semua anggota KPU di Sumut harus menjaga perilaku. Kita sudah disumpah untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Jaga marwah lembaga," tegasnya.

DKPP menyatakan Firman melanggar sejumlah pasal dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, di antaranya Pasal 7 ayat (1) terkait kewajiban menjaga integritas dan kehormatan.

Kemudian, Pasal 12 & 15 terkait perilaku tidak patut di luar ikatan perkawinan dan ketidakjujuran dalam memberikan keterangan.