Tangis 518 Honorer Depan Gubernur NTB Jelang Kontrak Habis, Berharap Secercah Harapan Mencari Makan

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 518 tenaga honorer Pemerintah Provinsi NTB terancam putus kontrak per 31 Desember 2025. Mereka berharap Gubernur NTB, Lalu Muhammad Lalu Iqbal, masih bisa mencarikan solusi agar bisa dipertahankan.

Keinginan itu diutarakan saat mereka melakukan audiensi yang bertepatan doa bersama Hari Ulang Tahun ke-67 Provinsi NTB. Sebelum audiensi ini, mereka sudah beberapa kali menggelar unjuk rasa agar kontrak mereka tetap dilanjutkan.

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah mengubah sistem kepegawaian Indonesia. Di mana hanya ada dua jenis pegawai di instansi pemerintah, yaitu PNS dan PPPK.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan kebijakan penutupan database honorer sudah lebih dulu ditetapkan pemerintah pusat melalui aturan tahun 2023 tersebut atau sebelum dirinya dilantik sebagai gubernur.

"Aturan tersebut dikeluarkan sebelum saya dilantik. Tapi saya yakin semua badai yang tidak tampak itu ada,” ujar Iqbal, Rabu (17/12/2025).

Iqbal mengaku telah berupaya maksimal mencari solusi. Dia beberapa kali mendatangi Kepala BKN untuk menanyakan kemungkinan agar 518 tenaga honorer tetap bisa dibantu, sebagai bagian dari upaya menekan pengangguran dan kemiskinan di NTB.

“Tidak ada yang menginginkan situasi ini. Saya ke Kepala BKN hampir setiap hari, sampai menangis, bertanya apakah masih ada jalan untuk membantu 518 warga ini. Bahkan tim dari BKN kami undang ke NTB. Tapi keputusan itu sudah diambil jauh sebelum kami dilantik,” katanya.

Iqbal menegaskan, jika masih ada celah sekecil apa pun untuk membantu para honorer, pemerintah daerah akan menempuhnya. Namun secara aturan, penutupan database merupakan kebijakan nasional yang tidak bisa diintervensi oleh daerah.

“Kalau ada lubang sekecil semut untuk membantu, saya akan lakukan. Kami tidak ingin ini terjadi, tapi ini keputusan nasional dan faktanya sudah tidak bisa lagi masuk database,” ujarnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Pemprov NTB mengupayakan pemberian tali asih kepada para tenaga honorer terdampak. Besaran tali asih tersebut disesuaikan dengan lama masa pengabdian.

Namun kebijakan ini masih menunggu izin dari Kementerian Dalam Negeri karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

“Saya minta maaf. Saya sudah melakukan semua kemungkinan dan mengomunikasikannya dengan seluruh OPD. Yang bisa kami lakukan untuk mengurangi dampak adalah pemberian tali asih. Itu pun kami masih menunggu izin Kemendagri,” jelasnya.

Pantauan Liputan6.com, suasana haru menyelimuti audiensi tersebut. Sejumlah honorer tampak menangis dan berharap kontrak mereka dapat diperpanjang. Namun karena terbentur aturan negara, mereka akhirnya menyatakan legowo dan siap menerima tali asih dari pemerintah daerah.

“Kami legowo. Mau tidak mau kami terima. Gubernur sudah berusaha untuk menyelamatkan kami, tetapi aturan negara yang mengatur. Tapi tadi gubernur berjanji akan mencari solusi agar kami tidak putus kerja,” kata Irfan, salah seorang honorer yang terancam putus kontrak.