Satpol PP Segel Bandung Zoo Usai Izin Dicabut Kemenhut: Bukan Penggusuran atau Eksekusi

Liputan6.com, Jakarta - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menyegel kawasan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) usai Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencabut izin lembaga konservasi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) sebagai pengelola. 

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi menjelaskan, penyegelan bukan bertujuan untuk pengusiran atau eksekusi, melainkan sebagai bentuk pengamanan aset dan penataan tata kelola kawasan. 

"Hari ini kami melakukan penyegelan untuk kepentingan kita bersama. Di dalam kawasan masih terdapat satwa dan para pekerja, sehingga langkah pengamanan dilakukan secara terukur dan tetap mengedepankan koordinasi," ujar Bambang dalam keterangannya, ditulis Bandung, Kamis (5/2/2026). 

Satpol PP Kota Bandung akan melakukan pengamanan menyeluruh terhadap area kebun binatang. Tujuannya memastikan aset daerah terlindungi. Proses ini dilakukan dengan pendekatan persuasif serta komunikasi intensif lintas pihak, termasuk pengelola dan instansi terkait.

"Ini bukan tindakan penggusuran ataupun eksekusi. Kehadiran kami di sini justru sebagai bentuk dukungan agar pemerintah kota bisa berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik," kata Bambang.

Bambang menjelaskan, berbagai masukan dan kondisi di lapangan akan segera dilaporkan kepada Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan sebagai bahan pengambilan kebijakan lanjutan.

Dia memastikan pemerintah kota berkomitmen menjaga keberlangsungan perlindungan satwa serta memastikan para pekerja tetap mendapat perhatian. 

"Dalam waktu dekat, akan kami komunikasikan kepada pimpinan. Prinsipnya, pengamanan ini untuk kepentingan bersama, demi tertibnya pengelolaan aset daerah," jelas Bambang.

Pihaknya berharap proses penataan pengelolaan kebun binatang dapat berjalan lebih terarah, akuntabel serta mengutamakan kepentingan publik, kesejahteraan satwa dan kepastian hukum.

"Kami berharap bisa berjalan lebih terarah serta lebih mengutamakan kepentingan publik, kesejahteraan satwa dan kepastian hukum," ungkap Bambang.