8 hours ago
6
Jakarta -
Liburan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang menjadi sorotan nasional. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya ikut angkat bicara, menyayangkan tindakan Lucky Hakim yang dinilai tidak sesuai prosedur dan tidak tepat waktu, DPRD Indramayu juga melontarkan kritik tajam.
Bima Arya mengatakan akan meminta penjelasan secara langsung kepada Lucky Hakim.
"Pak Bupati sudah komunikasi dan sampaikan permohonan maaf. Tapi kami minta beliau ke Kemendagri untuk jelaskan secara langsung," kata Bima Arya, dikutip dari detikNews, Selasa (8/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemanggilan itu akan dilakukan setelah Lucky Hakim sudah kembali berada di Indonesia. Bima Arya menekankan kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH) yang hendak pergi ke luar negeri harus mendapatkan izin Mendagri. Dia mengatakan hal itu tertuang dalam UU No 23 tentang Pemerintahan Daerah.
"Undang-undang mengatur secara jelas dan tegas mengenai aturan perjalanan keluar negeri bagi kepala daerah. Dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf i KDH dan WKDH dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri," kata dia.
Wamendagri Bima Arya (Mulia Budi/detikcom)
Menurut Bima Arya ada sanksi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melanggar aturan tersebut. Jenis sanksi yang diberikan bisa berupa pemberhentian sementara dari jabatan sebagai kepala daerah.
"Sanksi terkait larangan tersebut sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota," dia menjelaskan.
Kritikan juga datang dari Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin. Dia menilai tindakan Lucky Hakim tidak sesuai prosedur dan tidak tepat waktu, terutama di tengah arus balik Lebaran.
Sirojudin mengaku sudah melakukan diskusi bersama anggota legislatif lainnya terkait tindakan Lucky Hakim yang berlibur ke Jepang sejak Jumat (4/4). Senada dengan Bima Arya, dia menilai tindakan Lucky Hakim tidak sesuai Undang-undang No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sirojudin mengatakan kesalahan lain yang dibuat oleh Lucky Hakim adalah liburan saat Indramayu sedang berjibaku menghadapi pemudik ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Ya, Indramayu terletak di jalur pantai utara Jawa, yang merupakan salah satu jalur utama yang dilalui oleh pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur, atau sebaliknya. Kondisi menyebabkan Indramayu mengalami peningkatan volume kendaraan selama musim mudik dan arus balik Lebaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi kemacetan.
"Harus menerima sanksi (dari Mendagri) karena nggak ada izin. Walaupun pakai uang sendiri, pejabat tidak mengenal libur apa lagi Indramayu dilalui pemudik. Harus standby," kata Sirojudin dilansir detikJabar, Senin (7/4).
Dia mengatakan kendati tugas itu bisa diwakilkan namun pada periode genting, termasuk musim pemudik itu, kepemimpinan daerah menjadi bagian yang melekat dalam Lucky Hakim.
"Tetap kepemimpinan ada sama Bupati. Bagi kami setuju apa yang disampaikan Kang Dedi Mulyadi," ujarnya.
Kritikan terhadap liburan Lucky Hakim memang bermula dari Dedi. Dia menyindir melalui akun TikTok yang memuat kompilasi foto-foto Lucky Hakim liburan di Jepang dan memberikan keterangan agar izin lebih dahulu saat liburan.
Ingatkan Prioritas Tugas
Sirojudin juga mengatakan ada tugas penting lain yang belum dikerjakan Lucky Hakim setelah dilantik menjadi Bupati Indramayu pada 20 Februari 2025.
Dia juga menilai, saat ini Bupati belum melakukan gebrakan nyata usai dilantik. Bahkan, cenderung masih melakukan gimmick-gimmick semata.
Banyak jalan yang berlubang, kemarin ada yang ditanami pisang atau sebagainya itu kan butuh tindakan bupati. Belum ada gebrakan ke lapangan. Saya lihat malah Wabup-nya yang muter-muter," kata dia.
"Kalau bupati belum ada bergerak baru gimmick aja menurut saya," dia menambahkan.
(fem/fem)
