Krisis Pejabat Urusan Agama di Pulau Terluar Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Zoztafia mengeluhkan krisis sumber daya manusia (SDM), khususnya untuk jabatan kepala kantor urusan agama (KUA) di wilayah kepulauan terluar, seperti Natuna dan Anambas. Zoztafia, mengatakan hingga kini masih terdapat sejumlah KUA yang belum memiliki pejabat definitif dan hanya dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).

“Bukan sekadar kekurangan, tapi memang tidak ada orangnya. SDM-nya belum tersedia untuk diangkat sebagai Kepala KUA definitif,” kata Zozztafia kepada anggota Komisi VIII DPR saat reses di Kantor Pemkot Batam, Jumat (20/2/2026).

Di Kabupaten Natuna, terdapat empat KUA yang belum memiliki kepala definitif. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Anambas dengan dua KUA kosong, satu KUA di Karimun, dan dua KUA di Lingga.

Secara geografis, Kepri terdiri dari tujuh kabupaten kota dengan karakteristik wilayah kepulauan yang ekstrem. Hanya Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang yang berada dalam satu pulau, sementara daerah lainnya terpisah lautan dengan jarak tempuh cukup jauh.

Untuk mencapai Natuna dari ibu kota provinsi, misalnya, dibutuhkan waktu sekitar 23 jam perjalanan menggunakan kapal laut. Bahkan Kecamatan Tambelan di Bintan juga memerlukan waktu tempuh yang hampir sama.

“Kalau kita pindahkan pegawai, belum tentu ada yang bersedia. Ini sudah menjadi persoalan sejak lama. Bukan soal nasionalisme, tapi faktor jarak dan kondisi keluarga,”ucapnya.

Melihat kondisi tersebut, Kemenag Kepri mengusulkan adanya perlakuan khusus bagi aparatur yang bertugas di wilayah kepulauan, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain itu, ia juga menyoroti minimnya dukungan bagi guru honorer di wilayah perbatasan negara. Kepri berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Vietnam dan Filipina.

“Ini bukan hanya perbatasan provinsi, tapi perbatasan negara. Tentu harus ada perhatian dan kebijakan khusus,” tegasnya.

Keterbatasan anggaran juga diakui masih menjadi tantangan dalam mengoptimalkan pelayanan keagamaan di wilayah kepulauan.

Hal yang sama disampaikan Kepala Kantor Wilyah Kementerian Haji (Kemenhaj) Kepri, Muhammad Safi'i terkait terbatasnya petugas pelaksaan haji di bawah Kemenhaj.

Meski baru terbentuk sekitar dua bulan, Kemenhaj Kepri tetap optimistis menjalankan tugas pelayanan jemaah haji. Keterbatasan SDM tidak menjadi alasan untuk mengendurkan persiapan, terlebih Kepri menjadi embarkasi yang melayani ribuan jemaah dari berbagai provinsi.

“Usia kami di Kementerian Haji ini baru dua bulan. Total SDM ada 32 orang, tapi yang bertugas aktif sekitar 12 orang. Meski begitu, haji tidak bisa ditunda, berapa pun SDM yang ada, insha Allah tetap kita jalankan,” ujar Muhammad Safi'i.

Distribusi SDM di kabupaten/kota juga masih terbatas. Di Kota Batam terdapat empat orang, Bintan tiga orang, Karimun tiga orang, Lingga satu orang, Anambas satu orang (kepala), serta Natuna lima orang. Seluruh struktur sudah terbentuk, namun masih membutuhkan penguatan personel.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengakui bahwa kondisi geografis Kepri memang menyulitkan distribusi pelayanan.

“Pulaunya begitu banyak dan jaraknya jauh. Konsentrasi penduduk ada di Batam, sehingga pelayanan ke masyarakat di daerah lain cukup terkendala. Ini perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia menilai persoalan SDM tidak mudah diselesaikan. Pemindahan pegawai dari Batam ke Lingga atau Anambas kerap terkendala karena tidak betah bertugas di daerah terpencil.

“Kalau kita angkat SDM yang ada di Batam lalu diutus ke Lingga, dia tidak betah dan kembali lagi. Berarti kita harus mencari orang Lingga atau Anambas, tapi SDM-nya belum tersedia,” katanya.

Menurutnya, solusi jangka panjang adalah menghadirkan pendidikan dan peningkatan kapasitas di daerah tersebut. Ia mendorong adanya kolaborasi, termasuk pemberian subsidi pendidikan bagi putra-putri daerah agar bisa memenuhi persyaratan menjadi aparatur.

“Mungkin satu hingga tiga tahun ke depan bisa kita siapkan SDM-nya. Kalau perlu disarjanakan dulu agar bisa diangkat. Itu yang akan kami dorong,” ucapnya.