Kejati Kalsel Geledah Kantor BKSDA, Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana Kerja Sama

Liputan6.com, Jakarta - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggeledah Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat, Rabu (17/12/2025).

Dari pantauan di lokasi, penyidik membawa keluar sejumlah barang bukti berupa dokumen yang dimasukkan ke dalam tiga boks kontainer untuk kepentingan penyidikan.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan perkara dugaan penyalahgunaan wewenang, serta pengelolaan dana kegiatan yang diduga bermasalah dalam rentang waktu 2021 hingga 2024.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalimantan Selatan Yuni Priyono mengatakan, penyidikan difokuskan pada pengelolaan dana yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BKSDA Kalimantan Selatan dengan sejumlah perusahaan mitra.

“Tim penyidik melakukan penggeledahan untuk mengumpulkan alat bukti terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan dana kerja sama,” ujar Yuni dalam keterangannya.

Penggeledahan dilakukan di kantor BKSDA Kalimantan Selatan yang berlokasi di Jalan Bhayangkara Nomor C6, Kota Banjarbaru.

Menurut Yuni, seluruh tahapan penyidikan dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan profesionalitas, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif dan akuntabel.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik mengamankan berbagai dokumen, data administrasi, serta barang bukti lainnya, termasuk data elektronik yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan perkara yang tengah ditangani.

“Pengamanan barang bukti ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan menyusun konstruksi hukum dalam proses penyidikan,” jelasnya.

Kejaksaan Tinggi Kalsel menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

Yuni juga menekankan bahwa setiap bentuk kerja sama antara instansi pemerintah dan pihak swasta harus dijalankan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah penegakan hukum tersebut merupakan bagian dari komitmen Kejati Kalsel dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara dan dana kerja sama agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.