Gubernur NTT Buka Suara, Jelaskan Keluarga Bocah SD yang Bunuh Diri Tak Dapat Bansos

Liputan6.com, Kupang- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena buka suara soal kasus kematian siswa SD di Kabupaten Ngada. Bocah itu tewas setelah nekat mengakhiri hidup dengan gantung diri.

Melki menegaskan pemerintah tidak ingin mencari alasan atau saling menyalahkan atas peristiwa tragis tersebut.

"Saya tidak mau beralih. Ini sudah kejadian. Yang terpenting sekarang adalah memakamkan korban dengan baik dan menyelesaikan seluruh persoalan, termasuk pemakaman dan urusan adat," tegas Melki, dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).

Melki berkomitmen membenahi sistem perlindungan sosial. Selama ini, keluarga korban tidak tersentuh bantuan pemerintah akibat persoalan administrasi kependudukan (adminduk).

Sejak bocah tersebut bunuh diri, Melki berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten hingga tingkat bawah untuk memastikan keluarga korban mendapat pendampingan dan bantuan yang layak.

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, Pemprov NTT membantu pembangunan rumah layak huni bagi keluarga korban.

"Kita dari provinsi akan melihat agar membantu membangun rumah layak huni. Lebih dari itu, yang paling penting adalah membangun sistem sosial yang kuat dan dikerjakan bersama," ujarnya.

Melki menilai, tragedi ini menjadi cermin lemahnya sistem pengaman sosial yang seharusnya mampu mendeteksi lebih dini keluarga rentan agar segera mendapat bantuan.

"Dari kejadian ini, yang perlu diperbaiki adalah bagaimana sistem pengaman sosial ini memastikan kejadian seperti ini bisa dideteksi pada kesempatan pertama, kemudian dibantu," tandasnya.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai skema bantuan sosial dari pusat hingga desa. Namun, dibutuhkan respons cepat dan mekanisme dana sosial darurat yang tidak terhambat birokrasi panjang.

"Data kependudukannya tidak ditopang. Korban pindah dari Nagekeo ke Jerebuu, tapi administrasinya belum diamankan. Ini hanya persoalan kertas," katanya.

Melki menyesalkan keluarga korban selama ini tak mendapatkan bantuan pemerintah. Padahal, korban dan keluarganya mengalami kesulitan ekonomi.

"Kalau tidak dapat bantuan sosial hanya gara-gara data kependudukan, seharusnya ini diselesaikan. Jangan cuma karena kertas, lalu ada yang menjadi korban," tegas Melki.

Dia mengimbau seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat di tingkat desa, agar lebih proaktif memastikan administrasi kependudukan keluarga miskin tidak bermasalah.

"Kalau masih ada keluarga miskin, pastikan administrasi kependudukannya jelas. Jangan sampai ada lagi yang tidak dapat bantuan hanya karena data. Ini membutuhakn peran semua pihak," ujarnya.

Dia menekankan bahwa dalam kasus ini, ketidakjelasan adminduk telah berdampak serius.

"Kejadian ini, korban tidak dapat bantuan pemerintah karena administrasi kependudukannya belum jelas. Ini tidak boleh terulang. Anak sekecil ini tidak seharusnya menjadi korban," tutupnya.

Bunuh diri bukan jawaban apalagi solusi dari semua permasalahan hidup yang seringkali menghimpit. Bila Anda, teman, saudara, atau keluarga yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit, dilanda depresi dan merasakan dorongan untuk bunuh diri, sangat disarankan menghubungi dokter kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan (Puskesmas atau Rumah Sakit) terdekat.

Bisa juga mengunduh aplikasi Sahabatku: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icreativelabs.sahabatku

Atau hubungi Call Center 24 jam Halo Kemenkes 1500-567 yang melayani berbagai pengaduan, permintaan, dan saran masyarakat.

Anda juga bisa mengirim pesan singkat ke 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat surat elektronik (surel) [email protected].