Gubernur Aceh Muzakir Manaf soal Surat Permintaan Bantuan ke 2 Lembaga PBB: Saya Tidak Tahu Apa-Apa

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Aceh Muzakir Manaf buka suara soal surat permintaan bantuan yang ditujukan ke dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pria yang lebih akrab disapa Mualem ini mengaku tidak mengetahui terkait surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh kepada dua lembaga di bawah PBB yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF).

"Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh," kata Mualem saat diwawancarai awak media, di Banda Aceh, Selasa (16/12/2025). Dilansir Antara.

Pernyataan itu disampaikan Mualem usai menerima secara simbolis bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diserahkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di halaman kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh.

Terkait pernyataan Mualem ini, Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman. Surat pemerintah Aceh bukan kepada PBB, melainkan kepada UNDP dan UNICEF.

"Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada. Karena mereka juga ada program di Aceh," kata Muhammad MTA.

Dia menjelaskan latar belakang pengiriman surat. Bencana Aceh masih berstatus tingkat provinsi, pemerintah pusat dalam hal ini melakukan supervisi dan menjadi prioritas.

Karena ini status bencana provinsi, maka Pemerintah Aceh memandang perlu melakukan langkah-langkah penting. Salah satunya mengundang beberapa lembaga yang konsen terhadap penanganan kebencanaan, termasuk program pemulihan pasca-bencana.

Pemerintah Aceh berkaca pengalaman saat bencana tsunami. Saat itu UNDP, IOM UNICEF menjadi mitra strategis Pemerintah Indonesia. Bahkan masih banyak program kemitraan di seluruh Indonesia.

Seperti UNICEF, mereka masih ada program pendampingan perlindungan anak di Aceh sampai April.

Karena itu Pemerintah Aceh yang menjadi pilar utama penanganan bencana, penting melakukan dan mengundang mereka tetap eksis di Aceh, apalagi pengalaman bencana yang mereka tangani dulu.

"Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pasca-bencana untuk bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia, untuk tetap memiliki program itu, UNDP juga seperti itu," ucapnya.

UNDP, kata dia, pernah terlibat pada penanganan tsunami dan sekarang masih di Indonesia. Diharapkan pasca-bencana ini mereka bisa membantu pemerintah, baik pusat yang melakukan supervisi dengan program prioritas penanganan kebencanaan di Aceh, maupun Pemerintah Aceh, bisa masuk untuk membantu.