Fakta Baru Bocah SD Bunuh Diri: Tidak Terima Bantuan PIP Selama 3 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Fakta baru terungkap dalam cerita pilu bocah SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bocah kelas IV SD Negeri Rj tersebut ternyata tidak pernah menerima bantuan pendidikan, termasuk program Indonesia pintar (PIP).

Kepala Sekolah SD Negeri Rj, Maria Ngene menjelaskan, sejak kelas I hingga kelas III, korban belum pernah menerima bantuan pendidikan karena terkendala administrasi kependudukan.

"Sejak kelas satu sampai kelas 3, dia belum menerima bantuan karena belum memiliki Nomor Induk Kependudukan,” kata Maria kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).

Pihak sekolah kemudian menyarankan agar korban dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga neneknya. Hal itu dilakukan karena ibu korban masih tercatat dalam Kartu Keluarga di Kabupaten Nagekeo.

“Baru saat kelas 3, dia masuk Kartu Keluarga neneknya, karena ibunya masih terdaftar di Nagekeo,” ujar Maria.

Pada tahun ini, sekolah telah mengusulkan korban sebagai penerima PIP. Dana bantuan sebesar Rp 450.000 bahkan telah tercatat masuk ke rekening. Namun, pencairan belum dapat dilakukan karena perbedaan domisili identitas orang tua.

“Saat hendak dicairkan, pihak bank tidak bisa memproses karena KTP ibunya berasal dari luar daerah. Ibunya ber-KTP Nagekeo,” ungkapnya.

Korban mengakhiri hidup secara tragis, Kamis (29/1/2026). Selama ini, anak bungsu dari 5 bersaudara itu bersama sang nenek WN (80), menempati gubuk bambu di kebun. Sedangkan ibunya dan empat kakak korban tinggal di rumah terpisah.

Maria menuturkan korban dikenal sebagai siswa yang berperilaku baik, dan tidak pernah menimbulkan masalah selama mengikuti kegiatan belajar mengajar.

“Dia anak baik, ramah dengan teman-temannya, dan tidak pernah membuat keributan,” ucapnya.

"Kami sangat terluka dan berdukacita atas kejadian ini," sambungnya.

Mengenai perlengkapan belajar yang kurang, Maria menyatakan pihak sekolah tidak mengetahui secara rinci. Karena menurut dia, pemantauan kebutuhan pribadi siswa umumnya dilakukan oleh wali kelas masing-masing.

"Saya belum menerima informasi soal kekurangan perlengkapan belajar. Biasanya wali kelas yang lebih mengetahui. Apalagi ini awal semester, mungkin kebutuhannya belum sempat dipenuhi,” ujarnya.

Selama mengikuti proses belajar mengajar, korban tidak pernah menyampaikan keluhan dan tidak menunjukkan kendala yang menonjol.

“Tidak ada laporan atau keluhan. Kami memang tidak bisa memantau kondisi pribadi semua siswa secara detail," terang dia.

Meski hidup dalam keterbatasan, korban tercatat tetap membayar uang sekolah, meskipun tidak selalu tepat waktu. Pembayaran dilakukan oleh ibu atau neneknya melalui bendahara komite sekolah.

“Pembayaran uang sekolah tetap berjalan, walaupun kadang terlambat. Entah ibunya atau neneknya yang membayar, kami tetap menerima,” pungkas Maria.