Fakta Baru Bocah SD Bunuh Diri, Keluarga Tidak Pernah Terima Bansos

Liputan6.com, Jakarta - Keluarga bocah YBS (10) siswa SD di Kabupaten Ngada, NTT yang tewas gantung diri rupanya tak pernah menerima bantuan sosial (bansos). Hal ini disebabkan data kependudukan keluarga korban yang merupakan penduduk pindahan dari Kabupaten Nagekeo.

"Data kependudukannya tidak ditopang. Korban pindah dari Nagekeo ke Jerebuu, tapi administrasinya belum diamankan. Ini hanya persoalan kertas," kata Gubernur NTT Melki Laka Lena kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, akibat persoalan data kependudukan, keluarga korban tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial, meskipun tergolong keluarga miskin.

"Kalau tidak dapat bantuan sosial hanya gara-gara data kependudukan, seharusnya ini diselesaikan. Jangan cuma karena kertas, lalu ada yang menjadi korban," tegas Melki.

Ia mengimbau seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat di tingkat desa, agar lebih proaktif memastikan administrasi kependudukan keluarga miskin tidak bermasalah.

"Kalau masih ada keluarga miskin, pastikan administrasi kependudukannya jelas. Jangan sampai ada lagi yang tidak dapat bantuan hanya karena data. Ini membutuhkan peran semua pihak," ujarnya.

Ia menekankan bahwa dalam kasus ini, ketidakjelasan administrasi kependudukan telah berdampak serius.

"Kejadian ini, korban tidak dapat bantuan pemerintah karena administrasi kependudukannya belum jelas. Ini tidak boleh terulang. Anak sekecil ini tidak seharusnya menjadi korban," tandasnya.

Gubernur Melki menilai, tragedi ini menjadi cermin lemahnya sistem pengaman sosial yang seharusnya mampu mendeteksi lebih dini keluarga rentan agar segera mendapat bantuan.

"Dari kejadian ini, yang perlu diperbaiki adalah bagaimana sistem pengaman sosial ini memastikan kejadian seperti ini bisa dideteksi pada kesempatan pertama, kemudian dibantu," tandasnya.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai skema bantuan sosial dari pusat hingga desa. Namun, dibutuhkan respons cepat dan mekanisme dana sosial darurat yang tidak terhambat birokrasi panjang.

"Data kependudukannya tidak ditopang. Korban pindah dari Nagekeo ke Jerebuu, tapi administrasinya belum diamankan. Ini hanya persoalan kertas," katanya.