Aktivis dan Akademisi Tasikmalaya Bahas Opsi Pilkada Lewat DPRD: Perlu Dipertimbangkan

Sementara itu, pengajar FISIP Universitas Siliwangi, Rino Sundawa Putra, menyatakan bahwa secara regulasi, Pilkada melalui DPRD bukanlah hal yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Menurutnya, Undang-Undang Pemilu membuka ruang bagi mekanisme tersebut dengan catatan dilakukan revisi regulasi yang diperlukan.

“Pilkada melalui DPRD tidak menyalahi demokrasi dan tidak melanggar undang-undang. Wacana ini juga bukan hal baru dan sudah pernah muncul sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah melihat maraknya politik uang dan konflik sosial akibat polarisasi Pilkada langsung,” ujar Rino.

Meski demikian, Rino mengingatkan agar penerapan Pilkada melalui DPRD tidak menimbulkan skeptisisme publik. Ia menilai, apatisme masyarakat terhadap Pilkada langsung saat ini tercermin dari rendahnya partisipasi pemilih, terlebih ketika Pilkada harus digelar dua putaran atau bahkan diulang.

“Secara prosedural tidak ada perbedaan mendasar antara Pilkada langsung dan melalui DPRD. Namun secara substansial, Pilkada langsung sering kali hanya menjadi ritual pergantian kepala daerah, sementara kekuatan kapital justru lebih dominan dibandingkan ideologi,” ujarnya.

Pandangan senada disampaikan akademisi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. Asep Tamam. Ia menilai, jika Pilkada langsung terus dipertahankan tanpa evaluasi mendalam, justru berpotensi merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

“Pilkada langsung cenderung berputar dari uang kembali ke uang. Banyak kepala daerah yang akhirnya hanya duduk, diam, dan diam-diam melakukan korupsi,” kata Asep.

Asep mengusulkan agar pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat diterapkan untuk satu periode sebagai bentuk evaluasi menyeluruh. Setelah itu, mekanisme pemilihan bisa dikembalikan lagi kepada rakyat dengan perbaikan sistem yang lebih matang.

Data yang disampaikan moderator diskusi, akademisi Universitas Mayasaribakti Ai Tina Agustina, menunjukkan bahwa anggaran Pilkada 2024 mencapai sekitar Rp 76 triliun jika menghitung seluruh tahapan dan biaya penyelenggaraan. Sementara itu, rata-rata biaya kampanye calon bupati atau wali kota diperkirakan mencapai Rp 20–30 miliar, dan calon gubernur bahkan bisa menembus Rp 100 miliar.

Diskusi ini menyimpulkan bahwa evaluasi terhadap sistem Pilkada perlu dilakukan secara objektif dan terbuka, dengan mempertimbangkan efektivitas demokrasi, efisiensi anggaran negara, serta upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah.