2 Lagi Polisi Terseret Kasus Bintara Muda Polda Sulsel Tewas Dianiaya Senior, Begini Perannya

Liputan6.com, Makassar - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan memastikan akan menjatuhkan sanksi etik terhadap dua anggota Polri dalam kasus penganiayaan yang menewaskan Bripda Dirja Pratama. Keduanya dinilai melanggar disiplin dan kode etik profesi Polri meski tidak terlibat langsung dalam penganiayaan.

Kapolda Sulawesi Selatan Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, penyidik telah memeriksa delapan orang saksi yang berada di sekitar korban saat kejadian. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan bukti langsung keterlibatan mereka dalam tindak pidana pembunuhan.

"Dari delapan orang yang diperiksa, kami belum mendapatkan bukti secara langsung mereka terlibat dalam kasus pembunuhan," kata Djuhandhani, Kamis (26/2/2026).

Namun demikian, hasil pendalaman penyelidikan mengarah pada dua anggota yang diduga melakukan pelanggaran etik dan disiplin.

"Kami menduga dan kami mendalami lebih lanjut ada dua orang yang kita duga atau kenakan dalam proses disiplin maupun kode etik," katanya.

Salah satu anggota yang akan diproses etik diketahui membersihkan darah di lokasi kejadian.

"Kami melihat salah satu atas nama Bripda MA itu membersihkan darah dengan maksud agar tidak diketahui kejadian itu," ungkapnya.

Selain itu, satu anggota lainnya diketahui melihat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Bripda Pirman kepada Dripda Dirja Pratama, namun tidak melapor kepada atasan.

"Kami mendapatkan keterangan bahwa ada salah satu anggota yang melihat kejadian itu tapi tidak melaporkan, sehingga anggota itu kita kenakan dalam proses kode etik ataupun disiplin," lanjutnya.

Kapolda menegaskan, peristiwa yang menewaskan Bripda Dirja Pratama merupakan penganiayaan yang dilakukan oleh satu orang pelaku, bukan pengeroyokan.

"Yang terjadi adalah penganiayaan, bukan pengeroyokan. Beberapa teman satu angkatan melihat bahwa yang bersangkutan melakukan penganiayaan," tegasnya.

Terkait pelaku utama, penyidik telah menjeratnya dengan pasal pidana sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sementara itu, proses sidang kode etik terhadap pelaku dan anggota terkait masih berjalan.

"Untuk Bripda P prosesnya berjalan. Insyaallah minggu depan kita laksanakan sidang kode etik," pungkasnya .