Penjelasan Sekda soal Wali Kota Sukabumi Digugat Sejumlah Orang ke Pengadilan

Liputan6.com, Jakarta - Program Uang Wakaf yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Sukabumi berujung gugatan. Lewat enam orang, gugatan dilayangkan terhadap Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dan sebuah yayasan ke Pengadilan Negeri (PN) Sukabumi atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Gugatan tersebut tercatat dengan nomor perkara 1/Pdt.G/2026/PN Skb sejak Rabu (7/1/2026). Para penggugat yakni Agus Subagja, Edi Junaedi, Salman Faisal, Wing Wing Suhendar, Selvyane, dan Abdul Azis Subendi Jumadi menempatkan Pemkot Sukabumi serta Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa (YPPDB) sebagai pihak tergugat utama.

Sejumlah pihak juga ikut menjadi tergugat. Seperti DPRD Kota Sukabumi, Kementerian Agama RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sukabumi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat, hingga Notaris Merry.

Persidangan pertama telah dilangsungkan pada Selasa (27/1/2026) kemarin. Koordinator Tim Kuasa Hukum penggugat dari Hijau Hitam Law Firm, Rozak Daud menyebutkan bahwa pertemuan awal tersebut masih bersifat formalitas administratif.

"Pada sidang perdana agendanya masih bersifat administratif, yakni penunjukan Hakim mediator yang akan menjadi mediator sebagai syarat dalam hukum beracara. Jadi belum masuk ke pokok gugatan," jelas Rozak pada Rabu (28/1/2026).

Rozak menjelaskan, apabila tahap mediasi tidak membuahkan kesepakatan atau menemui jalan buntu (deadlock), maka persidangan akan diteruskan ke agenda pembacaan pokok gugatan.

Ia menilai kasus ini merupakan puncak dari kritik tajam terhadap program wakaf yang dikelola Wali Kota Ayep Zaki bersama Yayasan FKDB.

Program tersebut dituding mengandung potensi konflik kepentingan akibat relasi kuasa pihak-pihak di dalamnya dan dinilai cacat secara yuridis.

Menyikapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahyadi, mengonfirmasi bahwa Bagian Hukum Setda sedang mempelajari detail materi gugatan.

Pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

"Kemarin kami sudah melakukan rapat bersama BWI dan beberapa pihak yang turut tergugat. Saat ini semuanya sedang dipersiapkan untuk menghadapi gugatan tersebut," tutur Andang.

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) DPRD Kota Sukabumi telah mengeluarkan rekomendasi agar program ini dihentikan sementara.

Legislatif mendesak agar Pemkot Sukabumi merombak mekanisme pelaksanaan agar sejalan dengan aturan perundang-undangan serta menempatkan BWI sebagai pengelola dan pengawas otoritas yang sah.