Lagi-lagi Truk Celaka: Angkutan Logistik di Indonesia Amburadul, Negara Tak Ada Solusi

Jakarta -

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyesalkan banyaknya kejadian truk kecelakaan belakangan ini. Menurut Djoko, kecelakaan yang dialami truk-truk itu merupakan buah dari amburadulnya sistem angkutan logistik di Indonesia. Djoko pun menganggap pemerintah tidak memiliki solusi konkret untuk menekan kasus kecelakaan truk.

Dalam 11 hari terakhir ini banyak terjadi kecelakaan yang melibatkan truk besar. Pada 31 Oktober misalnya, terjadi insiden truk ugal-ugalan di Cipondoh, Tangerang sehingga menimbulkan 16 kendaraan rusak dan mengakibatkan 6 korban luka-luka. Diketahui truk ugal-ugalan itu dikendarai oleh pengemudi di bawah pengaruh narkoba.

Selanjutnya pada 7 November, terjadi insiden truk pengangkut tanah melindas bocah berusia 9 tahun di Teluknaga, Tangerang. Kecelakaan tersebut bikin kaki bocah itu hancur. Warga sekitar pun melampiaskan amarah dengan merusak dan menjarah belasan truk pengangkut tanah lainnya yang melintas di kawasan tersebut.

Dan ternyata kemarahan warga itu adalah puncak dari kegeraman mereka, lantaran truk pengangkut tanah kerap beroperasi di luar jam operasional, juga sering menimbulkan kecelakaan.

Terbaru, kecelakaan yang dipicu oleh truk baru saja terjadi kemarin sore (11/11) di KM 92 tol Cipularang arah Jakarta. Kecelakaan yang diakibatkan truk mengalami rem blong tersebut menabrak sebanyak 17 kendaraan dan mengakibatkan 25 orang luka, 4 orang luka berat, dan 1 orang meninggal dunia.

Menurut pengamat transportasi Djoko Setijowarno, banyaknya kecelakaan truk merupakan buah dari sistem yang carut marut.

"Ini adalah kejadian yang selalu berulang, tidak pernah ada solusi dari negara," ungkap Djoko kepada detikOto, Senin (12/11/2024).

"Ini merupakan akumulasi dari carut-marut penyelenggaraan angkutan logistik di Indonesia. Yang bisa membereskan hanya menunggu ketegasan presiden," lanjut akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu.

Menurut Djoko, banyak masalah yang harus diselesaikan langsung oleh presiden supaya kecelakaan truk bisa ditekan jumlahnya. Mulai dari masalah penerapan aturan ODOL yang selalu ditunda, pengaturan upah standar minimum yang layak buat pengemudi truk, hingga masalah pungutan liar yang kerap dialami pengemudi truk di lapangan.

"Sekarang presiden sudah bilang bahwa tidak boleh ada ego sektoral. Kita lihat saja, berani nggak presiden menghilangkan praktek oknum aparat penegak hukum? Atau bisa nggak presiden beresin pungli? Bisa nggak presiden kasih upah standar buat pengemudi truk? Kasihan mereka lho. Mereka (pengemudi truk) adalah korban dari sistem kita yang amburadul," tegas Djoko.

(lua/din)