Krisis Buku Bacaan Budaya Melayu untuk Anak di Perpustakaan Batam

Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan anggaran. Data APBD menunjukkan, anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam pada 2024 sekira Rp 8,37 miliar. Namun, lebih dari 85 persen terserap untuk belanja pegawai. Sementara itu, belanja barang dan jasa hanya sekira Rp 720 juta, dan belanja modal bahkan tidak sampai Rp 100 juta untuk membuat ruang pengadaan buku dan program literasi menjadi sangat terbatas.

“Anggaran pengadaan buku itu jauh lebih kecil dibandingkan belanja pegawai. Dana dari BPKAD juga sangat minim,” ungkap Yunus.

Bahkan, secara keseluruhan, porsi anggaran perpustakaan tak sampai 0,2 persen dari total APBD Batam yang mencapai lebih dari Rp 4 triliun.

Di tengah berbagai keterbatasan, harapan tetap muncul. Muhammad Yunus mendorong lahirnya program kreatif seperti lomba storytelling yang mengangkat cerita lokal Batam dan Kepulauan Riau. Ia juga mengusulkan pembangunan gedung perpustakaan yang representatif dengan nuansa Melayu, sebagai ruang literasi sekaligus pelestarian budaya.

"Kalau di tanya masyarakat batam dimana tempat Perpustakaan pemerintah kota Batam pasti banyak yang tidak tahu, " Tutur Yunus.

Di rak buku anak-anak itu, kekosongan bukan sekadar soal buku yang tidak tersedia. Ia menjadi simbol ruang hening, tempat cerita-cerita lama belum sempat dituliskan. Tanpa upaya serius, sebuah generasi berisiko tumbuh tanpa benar-benar mengenal siapa dirinya. Masalah lain yang tak kalah penting adalah minimnya penulis lokal.

Cerita Melayu sebenarnya masih hidup di masyarakat, tetapi belum banyak yang dituliskan dan dibukukan. Sementara itu, Pemerintah Kota Batam mulai menyiapkan langkah untuk menyesuaikan komposisi anggaran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen. Saat ini, belanja pegawai Pemko Batam masih berada di angka 39 persen. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyebut penyesuaian harus segera dilakukan.

“Artinya, dari sekarang kita harus mulai menyiapkan skema anggarannya,” ujar Amsakar di dataran Engku Putri, usai Apel bersama, Senin (29/3/206).

Pemko Batam pun tengah mengkaji berbagai mekanisme agar penyesuaian anggaran dapat berjalan tanpa mengganggu pelayanan publik.