ASN Lampung Jadi Tersangka Penipuan Pengelola Dapur MBG

Liputan6.com, Jakarta - Seorang aparatur sipil negara di Lampung ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan pengurusan izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia diduga menjanjikan penerbitan sejumlah dokumen perizinan, namun membawa kabur uang korban.

Kepolisian menyebut pelaku menawarkan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga sertifikasi International Organization for Standardization (ISO). 

Kasus bermula ketika korban bertemu pelaku berinisial IS (42) pada 20 Februari 2026 di Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Dari pertemuan tersebut, seluruh proses diminta diserahkan kepada pelaku.

Menurut penyidik, pertemuan pada 20 Februari 2026 itu menjadi pintu masuk penawaran jasa pengurusan dokumen SPPG, mulai dari SLHS, NIB, hingga ISO untuk operasional dapur.

"Tersangka mengaku mampu membantu seluruh proses perizinan tersebut dengan meminta biaya total Rp 72.750.000," kata Iksir, Senin (27/7/2026).

Korban saat itu mengalami kendala saat mengajukan SLHS melalui sistem Online Single Submission (OSS). Karena percaya, korban kemudian menyerahkan pengurusan dokumen kepada pelaku.

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening atas nama pelaku. Aliran dana tersebut menjadi bagian dari temuan awal penyidik.

IS menjanjikan dokumen terbit pada 7 Maret 2026. Namun hingga batas waktu tersebut, tidak satu pun izin selesai. Kondisi itu masih berlanjut pada 7 April 2026.

"Namun hingga tenggat waktu yang dijanjikan pada 7 Maret 2026, dokumen yang dijanjikan tak kunjung terbit. Bahkan hingga 7 April 2026, seluruh izin yang dijanjikan juga tidak selesai diproses," ungkapnya.

Polisi menyita empat lembar bukti transfer dan rekening koran sebagai barang bukti. Korban tercatat mengalami kerugian sekitar Rp 74,75 juta.

Hasil penyelidikan menunjukkan pelaku diduga memanfaatkan statusnya sebagai ASN yang pernah bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Timur untuk meyakinkan korban. 

Untuk mempertahankan kepercayaan, pelaku diduga membuat tiga surat keterangan proses pengajuan SLHS dengan memalsukan tanda tangan Kepala DPMPTSP Kabupaten Lampung Timur. Dokumen tersebut diberikan kepada korban agar seolah-olah proses pengurusan izin masih berjalan sehingga operasional dapur SPPG tidak dihentikan atau disuspensikan.

"Modus yang dilakukan tersangka yakni menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, serta dokumen palsu untuk memperoleh uang dari korban," jelas Iksir.

Penyidik menetapkan IS sebagai tersangka setelah menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Tersangka dijerat Pasal 492 dan/atau Pasal 486 terkait penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.