'Dasar Bandel, Bangun Lagi, Bangun Lagi'

Jakarta -

Pemkab Bogor ternyata sudah pernah menegur obyek wisata Hibisc Fantasy Puncak soal perizinan dan aspek kelestarian lingkungan yang tidak dipenuhi oleh mereka.

Hibisc Fantasy adalah tempat wisata di kawasan Puncak yang dikelola oleh anak perusahaan PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) Jabar yaitu PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ) yang bekerja sama dengan mitra serta PT Perkebunan Nusantara VIII.

PT Jaswita sendiri merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah provinsi Jawa Barat. Lokasi tempat wisata itu berada di desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Bogor.

Belakangan terungkap, Pemerintah Kabupaten Bogor ternyata sudah pernah beberapa kali menegur obyek wisata milik BUMD Jabar tersebut. Yang pertama adalah soal luasan lahan yang ternyata tidak sesuai dengan perizinan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Teuku Mulya menyebut, PBG yang diterbitkan untuk PT Jaswita-KSO PTPN hanya untuk bangunan seluas 4.138 meter persegi di lahan perkebunan teh Gunung Mas.

Namun pada kenyataannya Hibisc Fantasy Puncak memiliki puluhan bangunan di dalamnya dengan luas keseluruhan 21 ribu meter persegi.

"Sehingga ada pelanggaran 16,9 ribu luas lahan yang tidak sesuai dengan izin. Jadi, sebenarnya ini berawal dari mereka itu tidak pernah mengindahkan apa yang sudah kita tegur," kata Teuku Mulya.

Dalam PBG yang diterbitkan Pemkab Bogor itu, juga diseburkan bahwa bangunan yang didirikan Hibisc Fantasy harus memenuhi aspek ramah lingkungan (green house) yang dilengkapi resapan air, sumur biopori, hingga sumur resapan.

Teuku Mulya menambahkan bahwa sejak awal PT Jaswita tidak mengindahkan rambu-rambu yang diberikan Pemkab Bogor sehingga DPKPP Kabupaten Bogor pada Agustus 2024 beberapa kali melayangkan surat teguran hingga berujung pada penyegelan.

"Dasar bandel, bangun lagi, bangun lagi. Sampailah kita menyegel dua kali bersama Satpol PP Kabupaten Bogor. Terakhir pada Desember 2024. Saat itu kita nggak tahu mereka sudah buka, akhirnya kita segel bangunan yang tidak berizin," paparnya.

PTPN Beri Penjelasan

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan, pihaknya sudah menurunkan 2 tim untuk meninjau permasalahan di kawasan pengelolaan wisata Hibisc Fantasy tersebut.

Peninjauan tersebut mencakup mekanisme tata kelola penunjukan mitra dan peninjauan terkait proses bisnisnya. PTPN bekerja sama dengan konsultan dan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan peninjauan ini.

Lebih jauh, terkait kawasan Hibisc Fantasy yang kemarin dibongkar oleh Gubernur, Gani menjelaskan, tadinya pihaknya menerima perizinan 5.000 meter. Namun, seiring berjalannya waktu, penambahannya tidak sesuai lagi.

"Ada tiga hal, Pertama, Amdal. Yang kedua, ada namanya KWT, Koefisien Wilayah Terbangun dan KDB, Koefisien Dasar Bangunan. Jadi kami boleh merubah kawasan maksimum itu 6% dari total luas. Luas kami 1.623," ungkap Gani saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, di Jakarta, Selasa, (11/3/2025).

Di poin kedua, Gani menjelaskan bahwa pihaknya melihat aspek Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ketika memberi izin suatu wilayah. Jika KDB ini dilakukan 30% sesuai ketentuan, artinya air yang jatuh dari langit itu bisa ditampung dan masuk ke dalam tanah, sehingga tidak menjadi masalah.

"Ini masalah pelanggaran terhadap aturan. Jadi kami dengan pengalaman ini, kami menjadi introspeksi untuk melakukan perbaikan," kata Gani.

PT Jaswita Sudah Peringatkan Anak Usahanya

Direktur PT Jaswita Jabar Wahyu Nugroho mengatakan sebelumnya PT Jaswita Jabar telah memperingatkan JLJ untuk mematuhi aturan yang berlaku. Hal itu dilakukan saat hadirnya Wisata Hibisc Fantasy pada 2024 lalu sempat menuai polemik.

"Sebenarnya Jaswita juga sudah memperingatkan JLJ untuk mematuhi peraturan (termasuk dari Pemkab Bogor) pada saat isu Hibisc muncul di tahun 2024," ujar dia.

"Pada prinsipnya, Jaswita Jabar akan menindaklanjuti arahan Pak Gubernur dengan memperingatkan anak perusahaan," ujarnya.

Pada akhirnya, Hibisc Fantasy Puncak dibongkar untuk kemaslahatan umum. Pembongkaran itu diharapkan selesai sebelum Lebaran tiba, seperti yang diinginkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Kalau saya ingin sebelum lebaran sudah selesai. Tetapi kan prosedur hukumnya berjalannya berapa lama, kita tunggu keputusan Kementerian Lingkungan Hidup," kata Dedi Mulyadi di Cisarua, Jumat (7/3/2025) seperti dikutip dari Antara.

(wsw/wsw)