Terungkap Penyebab Penyaluran Bansos di Bandar Lampung Tidak Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal itu disebabkan oleh data lama yang belum dimutakhirkan secara menyeluruh.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah melakukan konsolidasi besar-besaran untuk memperbaiki kualitas data penerima bansos agar lebih akurat dan adil.

“Sebagian masih belum tepat sasaran, karena datanya dulu belum dimutakhirkan. Sekarang kita perbaiki secara bertahap,” kata Saifullah Yusuf saat kunjungan kerja di Bandar Lampung, Sabtu (25/4/2026).

Mensos menjelaskan, pembaruan data menjadi kunci utama agar program bansos benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak.

Selama setahun terakhir, Kementerian Sosial terus melakukan evaluasi dan pengalihan bantuan dari penerima yang tidak memenuhi kriteria kepada yang lebih layak. Ia menegaskan, alokasi bansos tidak dikurangi, melainkan dialihkan.

“Kalau ada yang dinonaktifkan, jumlahnya tetap kita gantikan kepada warga lain yang memenuhi syarat. Jadi tidak ada pengurangan, hanya penyesuaian,” ujarnya.

Upaya perbaikan juga dilakukan melalui program digitalisasi bansos yang tengah diuji coba di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi.

Hasil uji coba tersebut menunjukkan temuan mengejutkan. Tingkat kesalahan (error) penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sempat mencapai 77 persen.

Namun setelah menggunakan sistem berbasis Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), angka tersebut berhasil ditekan menjadi sekitar 28 persen.

Dia menargetkan tingkat kesalahan bisa ditekan hingga di bawah 5 persen melalui digitalisasi secara nasional.

Saat ini, program tersebut telah diperluas ke 42 kabupaten/kota, termasuk Kota Metro di Provinsi Lampung.

Saifullah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemutakhiran data. Mulai dari tingkat RT, RW, hingga operator desa dan kelurahan diharapkan aktif memperbarui data warga.

Menurutnya, data sosial bersifat sangat dinamis karena setiap hari bisa berubah akibat faktor kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan kondisi ekonomi.

“Masyarakat juga bisa ikut mengusulkan atau menyanggah melalui aplikasi Cek Bansos. Ini bagian dari transparansi dan keterbukaan,” jelasnya.

Dia juga meluruskan anggapan yang kerap menyalahkan pendamping PKH dalam penentuan penerima bansos. Dia menegaskan, pendamping hanya bertugas mendampingi dan mengirim data, bukan menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.

“Yang menentukan itu berdasarkan data, bukan pendamping. Mereka hanya menjalankan tugas,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amarullah menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat.

Dia memastikan pemerintah daerah akan segera melakukan pengecekan data hingga tingkat kelurahan, serta memperkuat koordinasi antarinstansi guna memastikan bansos tepat sasaran.

“Kami akan percepat pembaruan data dan memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” kata Deddy.