Status Global Geopark Danau Toba di Ujung Tanduk

Kartu kuning diberikan oleh UNESCO kepada Danau Toba. Status Global Geoparknya terancam dicabut.

Peringatan kartu kuning diberikan oleh UNESCO pada tahun 2023, karena Danau Toba tidak memenuhi beberapa kriteria pengelolaan yang telah ditetapkan. UNESCO meminta pengelolaan Danau Toba dipenuh dalam batas waktu dua tahun.

Sayangnya, batas waktu itu hampir memenuhi tenggatnya. Namun, pemerintah dinilai banyak kalangan terlihat belum banyak melakukan perbaikan.

Profesor Azril Azhari, pengamat kebijakan publik pariwisata mengatakan bahwa status Global Geopark sudah di ujung tanduk. Sangat sulit membereskan semua masalah yang ada dalam waktu singkat ini.

"Ekosistem di Danau Toba belum sesuai dengan ketentuan dari UNESCO. Harus tahu dulu 3 subsistem dalam ekosistem untuk memperbaiki Danau Toba," ucapnya pada detikTravel lewat sambungan telepon pada Kamis (10/7).

Sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, ia menjelaskan bahwa ekosistem itu dibagi tiga, yaitu biotik, abiotik dan sosial budaya. Biotik adalah semua makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Abiotik adalah semua benda mati, seperti tanah, air, dan udara. Sosial budaya adalah aspek non-fisik dari lingkungan yang mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan perilaku manusia dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi interaksi mereka dengan lingkungan dan sesama.

Prof Azril mengakui bahwa Indonesia belum memiliki ahli ekosistem pariwisata, sehingga penugasan dalam pengelolaan Kaldera Danau Toba sangat mandek.

Nasib Danau Toba Setelah Status di Cabut

Jika status Danau Toba dicabut, maka Indonesia dapat kembali mendaftarkannya di masa mendatang. Namun, tentu akan lebih berat.

"Kalau yang ini saja tidak mampu dipenuhi, apalagi nanti kalau mendaftar lagi," ungkapnya.

Akan lebih baik jika pengelola mampu untuk membereskan semua ketentuan UNESCO saat ini. Apalagi kalau sampai dicabut, artinya nama Danau Toba di kancah internasional akan ikut hilang.

"Karena artinya kita kurang menjaga," ucapnya.

Sudah berkecimpung dalam dunia pariwisata dan politik, Prof Azril mengakui adanya keterbatasan dalam pemerintah. "Kita bergerak karena project bukan karena program. Harusnya dengan program, ada biaya atau tidak kita usahakan, ini semua menyalahkan efisiensi, padahal sudah lama warningnya," tutupnya.

Sebelumnya Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana berjanji untuk mengembalikan status green card Geopark Danau Toba. Dia sudah mengantongi berbagai rencana untuk mencapainya.

"Kami bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan beberapa improvement seperti pembuatan tanda-tanda jalan dan penjelasan mengenai Geosite yang ada," kata Widiyanti saat kunjungan kerja (kunker) di kawasan Danau Toba, Selasa (8/7/2025).

Widiyanti mengambil contoh perubahan di Geosite Huta Ginjang, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Ia menyebut informasi seputar Geosite Huta Ginjang sudah mengalami perbaikan.

"Contohnya di Huta Ginjang kami melihat ada perbaikan sehingga turis yang datang itu bisa mengerti tentang geosite dan ilmu mengenai terjadinya kawah Danau Toba ini," ujarnya.

Widiyanti menyebutkan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan poin dalam meraih kembali status green card, di antaranya bekerja sama dengan melibatkan masyarakat.

"Jadi kami bekerja sama mengembangkan Toba ini sebagai destinasi, tentunya destinasi super prioritas. Kami bersama sama membangun pariwisata ini dan mempromosikannya. Membangun ini dengan melibatkan masyarakat daerah atau lokal, UMKM, kebudayaan misalnya dengan tarian dan ulos juga," ujar Widiyanti.

"Kita juga ingin agar turis yang datang bisa mencari wastra dengan mudah, mencoba makanan kuliner di sini dan lainnya," dia menambahkan.

Simak Video "Video Sorotan Komisi VII DPR soal Status Geopark Danau Toba Terancam Dicabut"
[Gambas:Video 20detik]
(bnl/ddn)