Situasi Memanas, DPRD Gowa Sepakati Pansus Hak Angket untuk Bupati Husniah

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak tujuh fraksi DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hak angket ditujukan kepada Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang untuk dibahas ke tingkat selanjutnya, menindaklanjuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan rapat paripurna sebelumnya.

"Kami pimpinan DPRD Kabupaten Gowa berkumpul bersama segenap anggota dewan yang terhormat untuk menyampaikan perkembangan krusial terkait fungsi pengawasan konstitusional yang sedang berjalan di lembaga perwakilan rakyat ini," kata Juru Bicara DPRD Gowa Taufik Surullah saat konferensi pers usai rapat paripurna di Gedung DPRD Gowa, Sulawesi Selatan dilansir Antara, Selasa (26/5/2026).

Dia menuturkan, DPRD Kabupaten Gowa telah merampungkan forum RDPU gabungan komisi pada 11 Mei 2026. Selain itu, DPRD juga memanggil para penyampai aspirasi, saksi serta memvalidasi keterangan atas tiga isu, mendengar dan menyetujui hajat hidup orang banyak dan maruah kepemimpinan di Gowa.

Tiga isu yang menjadi perbincangan publik, sebut dia, pertama adalah dugaan penyalahgunaan wewenang atau 'abuse of power' terkait pemutusan sepihak penerima beasiswa Strata tiga (S3).

Kedua, dugaan penyalahgunaan anggaran pada program pengadaan seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025. Dan ketiga dugaan pelanggaran etika jabatan berat (dugaan perselingkuhan) yang telah memicu keresahan serta pengaduan di tengah masyarakat.

Terkait dengan surat tanggapan pembelaan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang berisi alasan-alasan terkait penyelenggaraan pemerintahan, kajian hukum dan tata negara kepada DPRD Gowa, kata Surullah, dinilai tidak berkaitan dengan substansi masalah.

"Tanggal 21 Mei 2026, kami telah menerima surat tanggapan dari Bupati Gowa. Namun, setelah melakukan pencermatan secara saksama dan kajian hukum tata negara yang mendalam, DPRD Kabupaten Gowa secara resmi menyatakan menolak dan menganggap surat tanggapan Bupati tidak sah secara substansi pengawasan," tuturnya.

Mengapa demikian, lanjut dia, karena Bupati gagal menjawab substansi persoalan. Tapi, justru mencoba berlindung di balik tameng hukum formal seperti asas praduga tak bersalah dan dalil sub judice, seolah-olah fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Gowa mati hanya karena ada proses hukum yang berjalan di luar.

"Kami tegaskan di sini, DPRD bergerak di bawah mandat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kami tidak sedang menyidangkan perkara pidana ataupun perdata. Kami sedang menguji etika pemerintahan, akuntabilitas anggaran, dan sumpah jabatan sebagai kepala daerah," katanya lagi.