Polemik Lagu Bupati Purwakarta: Saat Martabat Perempuan Direndahkan

Liputan6.com, Purwakarta - Berniat menghibur, lagu Lalaki Langit Lalanang Bejad yang diciptakan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein dan diunggah di akun Youtube resminya, malah mendapat kecaman banyak orang. Lagu itu dianggap bias gender dan merendahkan kaum perempuan.

Hal itu yang juga diungkap Ketua Umum Jabar Bantuan Hukum Riyan Bintana Hasan. Riyan menyebut lagu buatan bupati Purwakarta itu memuat diksi, narasi, dan substansi yang dianggap bersifat misoginis atau merendahkan martabat perempuan.

"Merendahkan derajat eksistensial manusia, serta mendegradasi harkat dan martabat kaum perempuan secara vulgar," kata Riyan, Rabu (1/7/2026).

Riyan juga menyoroti sejumlah lirik dalam lagu tersebut yang dinilai bermasalah, di antaranya pada bait pertama yang berbunyi Cakcak mun jadi awewe, SMP kelas tilu tos karuron tujuh kali (andai saja jadi perempuan, SMP kelas tiga sudah keguguran tujuh kali), serta bait kedua Teu kudu meuli kutang, nu busana leuwih gede batan susu (tidak perlu membeli bra yang busanya lebih besar daripada payudara).

"Bahwa diksi-diksi di atas tidak mencerminkan nilai kritik sosial yang sehat, melainkan bentuk penghinaan verbal terhadap integritas tubuh, kesehatan reproduksi, dan moralitas kaum perempuan khususnya anak di bawah umur," ucap Riyan.

Dalam somasi yang dilayangkan, Riyan menyebut sejumlah pasal yang berpotensi dilanggar Om Zein yakni Pasal 1365 KUHPerdata, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan perlindungan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Riyan pun memberikan tenggat waktu selama 3x24 jam kepada Om Zein untuk menghentikan penyebaran lagu itu di semua kanal media sosial dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Jika somasi malah dihiraukan, maka pihaknya menempuh jalur hukum dengan membuat laporan polisi atau gugatan perdata.

"Apabila dalam tenggat waktu yang ditentukan saudara tertegur mengabaikan, menolak atau melalaikan somasi ini, maka kami akan menggunakan semua instrumen hukum baik dengan mengajukan laporan polisi ataupun mengajukan gugatan secara perdata di pengadilan negeri," katanya.

Kritik bernada kecaman juga dilontarkan anggota DPR Komisi VIII Atalia Praratya. Dirinya menyayangkan lagu bermuatan misoginis itu justru dibuat oleh seorang kepala daerah, yang seharusnya mengayomi masyarakat, terlebih kepada kaum perempuan, yang di negara ini masih terkungkung konstruksi maskulinitas.

"Jujur saya tidak habis pikir, sepositif apapun saya memaknai lagu ini. Saya tidak menemukan sedikit pun ruang untuk menganggap lirik ini sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan," kata Atalia.

Menurut Atalia, masih banyak diksi dalam bahasa Sunda yang lebih pantas untuk dijadikan sebagai lagu. Dia juga meyakini bahwa budaya Sunda tak pernah mengajarkan tindakan merendahkan martabat kaum perempuan.

"Hari ini kita mati-matian melawan budaya patriarki yang merendahkan perempuan, namun justru narasi sangat patriarkal lahir dari karya seorang kepala daerah," katanya.