Polda NTT Ambil Alih Kasus Kematian Dokter Icha

Pemerintah pusat juga turun tangan langsung mengawal perkembangan perkara yang menyita perhatian publik tersebut dengan mengirim tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Fokus perhatian kini tidak hanya pada proses hukum yang sedang berjalan, tetapi juga pada dugaan pelanggaran etik dan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Ayah dokter Icha, Gabriel Pakaenoni, mengungkapkan Badan Kehormatan (BK) DPRD TTU diberikan batas waktu hingga 10 Juli 2026 untuk menyelesaikan pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran kode etik tiga anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi dr. Icha hingga berujung meninggal dunia.

Apabila hingga tenggat tersebut BK DPRD TTU belum menghasilkan rekomendasi, Kemendagri akan mengambil langkah sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Anggota Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri, Iksan Dirgahayu menegaskan, kedatangannya bersama tim merupakan mandat langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Menurutnya, Kemendagri sedang menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh penanganan perkara berjalan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

"Yang pasti dari Kemendagri melakukan pengawasan terhadap bagaimana permasalahan kasus ini. Kami datang untuk melakukan pendalaman sesuai kewenangan lembaga masing-masing. Intinya kami melakukan pendalaman," ujar Iksan.

Ia menegaskan turunnya Inspektorat Jenderal Kemendagri menunjukkan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap kasus ini semakin besar. Menurutnya, dugaan intimidasi terhadap seorang dokter muda oleh tiga anggota DPRD TTU dinilai tidak hanya menyangkut aspek pidana, tetapi juga menyentuh persoalan etika penyelenggara pemerintahan dan perlindungan tenaga kesehatan.

Paman dr. Icha, Viktor Manbait, membenarkan bahwa salah satu fokus pembahasan bersama tim Kemendagri adalah evaluasi terhadap kinerja BK DPRD TTU.

Menurut Viktor, Kemendagri ingin memastikan apakah BK DPRD TTU menjalankan tugasnya sesuai tata tertib DPRD dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dia mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut keluarga memperoleh penjelasan mengenai batas waktu penyelesaian proses etik.

"Yang disampaikan kepada kami, tanggal 10 Juli nanti sudah harus ada rekomendasi dari BK DPRD TTU. Kalau belum ada, maka Kemendagri akan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku terkait dugaan pelanggaran kode etik tersebut," kata Viktor,

Selain Kemendagri, pada hari yang sama tim investigasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga mendatangi rumah duka dr. Icha.

Menurutnya, tim Kementerian Kesehatan telah melakukan investigasi terhadap berbagai pihak, termasuk manajemen RSU Leona Kefamenanu, serta menghimpun berbagai informasi yang diperlukan.

Seluruh hasil investigasi nantinya akan dilaporkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat.

Evaluasi tersebut diharapkan melahirkan kebijakan yang mampu memberikan perlindungan lebih kuat kepada tenaga kesehatan ketika menghadapi tekanan maupun intervensi dalam menjalankan pelayanan medis.

Di hadapan tim Kemendagri, keluarga juga meminta pemerintah memberikan penilaian objektif terhadap tindakan tiga anggota DPRD TTU tersebut.