Pembangunan Sekolah Rakyat di Tuban Molor, Pembelajaran Siswa Baru Ditunda

Liputan6.com, Jakarta - Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky merespons keterlambatan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Tuban yang berdampak pada pelaksanaan awal Tahun Ajaran 2026/2027.

Akibat proyek yang belum rampung, pembelajaran bagi siswa baru Sekolah Rakyat Tuban terpaksa ditunda. Termasuk pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Pembangunan Sekolah Rakyat yang dikerjakan PT Waskita Karya tersebut sebelumnya ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026. Namun hingga Senin (13/7/2026), gedung sekolah yang berada di Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, masih dalam proses pengerjaan.

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky tidak menampik adanya keterlambatan dalam penyelesaian proyek tersebut. Ia menyebut, pemerintah daerah bersama kementerian terkait telah melakukan monitoring terhadap progres pembangunan.

"Kemarin ada teman-teman dinas dan kementerian hadir untuk monitoring," ujar Aditya Halindra Faridzky, Senin (13/7/2026).

Meski mengalami keterlambatan, Bupati yang akrab disapa Mas Lindra itu optimistis pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera diselesaikan pada tahun ini sehingga kegiatan pendidikan dapat berjalan normal.

"Insya Allah, dalam waktu dekat sudah selesai," katanya.

Mas Lindra menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera kategori Desil I dan Desil II.

Melalui program tersebut, berbagai kebutuhan siswa mulai dari tempat tinggal di asrama, makan, seragam, hingga buku pelajaran dan kebutuhan pendidikan lainnya akan ditanggung pemerintah.

Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat di Tuban menjadi kesempatan besar bagi masyarakat karena menyediakan jenjang pendidikan lengkap mulai SD, SMP, hingga SMA dengan daya tampung yang cukup besar.

"Kita bersyukur Tuban ini mendapat jenjang SD, SMP, sampai SMA dengan daya tampung yang cukup besar sehingga peluang ini bisa kita lebih banyak," jelasnya.

Terkait kendala teknis pembangunan, Mas Lindra menyarankan agar informasi lebih detail dikonfirmasi kepada pihak pelaksana proyek maupun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.