KPK Bawa Sejumlah Barang Bukti Usai Periksa Plt Bupati Sukoharjo

Liputan6.com, Jakarta - Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengaku dimintai sejumlah dokumen, termasuk Surat Keputusan (SK) Wakil Bupati dan SK penunjukannya sebagai pelaksana tugas saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/7/2026).

Politisi Partai Gerindra itu diperiksa di Gedung Traffic Management Center (TMC) Mapolresta Surakarta. Seusai pemeriksaan, Eko mengatakan penyidik meminta sejumlah surat terkait jabatannya.

“Saya dimintai ini, SK Wakil Bupati dan SK Plt,” ujar Eko.

Eko mengatakan proses pemeriksaan berlangsung cukup lama karena terdapat beberapa waktu tunggu. Selain menunggu sebelum pemeriksaan dimulai, ia juga sempat menunggu saat jeda istirahat serta penyelesaian berita acara pemeriksaan.

“Jadi tadi banyak menunggu juga ya, di awal menunggu kemudian ada isoma. Kemudian di akhir kita juga menunggu berita acara. Jadi waktu itu juga ada waktu tunggu juga. Banyak sekali,” sambungnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pemanggilan lanjutan, Eko belum dapat memastikan. Meski demikian, ia menegaskan siap membantu proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK.

“Kami siap membantu proses penyidikan, proses hukum yang berjalan dan tentu ini adalah hak dari KPK,” katanya.

Menurut Eko, dirinya bersama sejumlah aparatur sipil negara (ASN) telah memberikan keterangan sesuai dengan permintaan penyidik. Ia menyerahkan seluruh proses pembuktian kepada KPK dan meminta agar proses hukum tersebut dihormati.

“Dan semuanya kembali nanti kan pembuktiannya ada di KPK. Kita hormati proses hukum gitu ya,” ujarnya.

Eko membenarkan sejumlah ASN turut menjalani pemeriksaan. Namun, pemeriksaan terhadap dirinya dan para ASN dilakukan secara terpisah.

“Tadi udah tersebar beritanya, yaitu sudah bener itu ya. Iya terpisah tadi,” katanya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Eko datang didampingi seorang staf ahli dan empat pejabat ASN. Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Havid Danang Purnomo Widodo, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Budi Santoso, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Agus Suprapto, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Budi Susetyo.