Kasus Ledakan Sumur Minyak Blora Disorot, KY Buka Peluang Pemantauan

Farhan mengatakan perkara yang mendapat perhatian luas, termasuk kasus ledakan sumur minyak ilegal di Blora, dapat menjadi objek pemantauan KY. Namun, pemantauan tidak dilakukan secara otomatis.

Menurut dia, KY memiliki mekanisme dan parameter tersendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Persidangan.

"Komisi Yudisial memiliki mekanisme dan parameter tersendiri dalam menentukan suatu perkara untuk dipantau, antara lain mempertimbangkan tingkat perhatian publik, potensi kerawanan terhadap independensi hakim, maupun informasi yang diperoleh dari hasil analisis dan laporan masyarakat. Apabila berdasarkan hasil asesmen perkara tersebut memenuhi kriteria, Komisi Yudisial dapat menugaskan tim melakukan pemantauan persidangan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Ia menegaskan, pemantauan tersebut bukan bertujuan mengintervensi proses persidangan atau memengaruhi putusan hakim. Pemantauan dilakukan untuk memastikan hakim menjalankan tugas secara profesional, independen, dan mematuhi KEPPH.

Hakim Wajib Bebas dari Tekanan

Menanggapi potensi tekanan terhadap majelis hakim akibat tingginya perhatian publik maupun kepentingan pihak tertentu, Farhan menegaskan independensi hakim merupakan prinsip mendasar dalam sistem peradilan.

"Dalam setiap perkara, termasuk perkara yang mendapat perhatian publik, hakim wajib memeriksa, mengadili, dan memutus berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa dipengaruhi tekanan, intervensi maupun kepentingan apa pun," tegasnya.

Menurut Farhan, KY tidak memiliki kewenangan mengarahkan hakim untuk menjatuhkan putusan tertentu atau menentukan apakah hakim harus mengikuti maupun menyimpangi tuntutan jaksa.

"Komisi Yudisial tidak dapat mengarahkan atau memengaruhi substansi putusan hakim maupun menilai strategi penuntutan yang menjadi kewenangan penuntut umum. Fokus kami adalah mengawasi aspek etik perilaku hakim," ujarnya.

Ia mengatakan KY juga tidak dapat menjamin suatu perkara akan dipantau secara terus-menerus sejak awal persidangan hingga pembacaan putusan. Pelaksanaan pemantauan dilakukan berdasarkan mekanisme, prioritas, dan kebutuhan kelembagaan.

"Komisi Yudisial memahami harapan masyarakat dan keluarga korban agar proses persidangan berjalan adil dan berintegritas. Namun Komisi Yudisial tidak dapat memberikan jaminan bahwa suatu perkara tertentu akan dipantau secara terus-menerus dari awal hingga putusan karena pelaksanaan pemantauan dilakukan berdasarkan mekanisme, prioritas, serta kebutuhan kelembagaan," katanya.

Meski demikian, KY dapat menerjunkan tim pemantau apabila hasil asesmen menunjukkan perkara tersebut memenuhi kriteria.