Grup Chat Pelecehan di Unesa Terbongkar dari Notifikasi HP, Diduga ada 26 Korban

Di sisi lain, Universitas Negeri Surabaya melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Direktorat Pencegahan dan Penanganan Isu Strategis (DPPIS) memastikan kasus tersebut sedang ditangani secara serius.

Ketua Satgas PPK Unesa, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, menjelaskan bahwa laporan yang diterima berkaitan dengan dugaan kekerasan verbal melalui percakapan WhatsApp yang berisi objektifikasi terhadap sejumlah mahasiswi maupun dosen.

"Kasusnya kekerasan verbal yang terjadi yaitu dalam bentuk chat grup mahasiswa yang bersangkutan yang berisi pesan-pesan tidak etis tentang teman-teman mereka dan juga beberapa dosennya," ujarnya.

Menurut Iman, seluruh proses penanganan dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Tahapan yang dijalankan meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan saksi dan terlapor, pengumpulan alat bukti, pendampingan korban, pemanggilan orang tua, penyusunan rekomendasi, hingga penetapan sanksi oleh rektor.

Satgas PPK menyebut investigasi masih berlangsung. Selain memeriksa riwayat percakapan grup yang cukup panjang, tim juga terus mendalami kemungkinan adanya korban maupun pihak lain yang terlibat.

Sebagai bagian dari proses pemeriksaan, keenam mahasiswa yang dilaporkan telah dinonaktifkan sementara dari seluruh aktivitas akademik dan kegiatan kampus. Menurut pihak universitas, langkah tersebut merupakan tindakan administratif agar pemeriksaan berlangsung independen serta tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Unesa juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban menjadi prioritas. Kampus menyediakan layanan pendampingan psikologis, bantuan hukum apabila diperlukan, serta dukungan akademik. Identitas korban, pelapor, maupun saksi dipastikan tetap dirahasiakan selama proses penanganan berlangsung.

Pihak universitas turut mengimbau seluruh sivitas akademika dan masyarakat untuk tidak menyebarluaskan tangkapan layar percakapan, identitas korban, maupun informasi yang belum terverifikasi di media sosial guna menghindari dampak psikologis, sosial, dan digital terhadap para korban.

Reporter: Erwin Yohanes/merdeka.com