Daftar Jabatan di Pemkab Sukabumi yang Dilarang WFH

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Sukabumi memberlakukan sistem kerja work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) per hari ini, Jumat (10/4/2026). Meski kebijakan ini berlaku luas, pemerintah daerah menetapkan daftar jabatan dan sektor tertentu yang dilarang bekerja dari rumah demi menjamin kelancaran pelayanan publik.

Kebijakan yang disahkan melalui Surat Edaran Bupati Nomor 800.1.11/3233 ini merujuk pada regulasi pemerintah pusat terkait sistem kerja adaptif dan efisiensi energi nasional.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, menjelaskan bahwa penerapan WFH satu hari dalam seminggu merupakan upaya transformasi pola kerja menjadi lebih modern, bukan pengurangan beban tugas.

“Surat edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi OPD untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN melalui pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, fleksibel, responsif dan berbasis digital,” ujar Ganjar, Jumat (10/4/2026).

Namun, Ganjar memberikan batasan tegas terkait siapa saja yang diperbolehkan bekerja dari rumah. Sejumlah jabatan struktural dan instansi pelayanan dilarang melakukan WFH.

Mereka yang diwajibkan tetap bekerja dari kantor (WFO) meliputi pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator seperti sekretaris dan kepala bidang, serta aparatur kewilayahan termasuk lurah dan kepala desa.

Larangan WFH juga berlaku ketat bagi sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang administrasi kependudukan. Hal ini dilakukan guna memastikan standar pelayanan minimal tetap terjaga.

“Untuk jabatan tertentu dan pelayanan publik, khususnya administrasi kependudukan, tetap diwajibkan hadir dan tidak diperkenankan WFH demi menjaga kualitas layanan kepada masyarakat,” tegas dia.

Selain transformasi digital, kebijakan ini juga menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam merespons isu global mengenai penghematan energi.

Dengan bekerja dari rumah, diharapkan penggunaan bahan bakar, listrik, hingga air di instansi pemerintahan dapat ditekan secara signifikan.

Kepala OPD kini diminta untuk lebih ketat dalam mengelola operasional kantor, terutama dalam penghematan anggaran perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan operasional.

Koordinasi tugas kini didorong sepenuhnya menggunakan teknologi digital untuk meminimalisir mobilitas fisik yang tidak mendesak.

“Tujuan utamanya adalah efisiensi, baik dalam penggunaan bahan bakar maupun energi lainnya. Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif dan dirasakan secara nyata,” ungkap dia.