Cerita Bobby Nasution Datangi PLN Minta Kompensasi Pemadaman

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution melayangkan teguran keras kepada jajaran petinggi PT PLN (Persero). Langkah tegas ini diambil menyusul gelombang keluhan masyarakat yang merugi akibat pemadaman listrik bergilir di wilayah Sumut dalam beberapa hari terakhir.

Bobby mendatangi Kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara (UP2B Sumbagut) di Jalan Yos Sudarso, Kita Medan, Senin (7/6/2026). Di hadapan GM PLN UID Sumut Mundakhir Salman dan para pejabat PLN lainnya, Bobby mendesak pertanggungjawaban nyata berupa kompensasi bagi warga terdampak.

"Masyarakat sudah mengeluh Pak, mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini, terutama pengusaha kecil yang mengandalkan listrik. Masalahnya kita tidak tahu jadwalnya, masyarakat tidak diberitahu dengan jelas sehingga tidak ada persiapan, dan itu berulang setiap hari," kata Bobby.

Bobby menilai PLN sangat lemah dalam memberikan informasi jadwal pemadaman kepada pelanggan. Dia meminta PLN lebih transparan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (bupati atau wali kota) agar sosialisasi darurat bisa dibantu dan sampai ke masyarakat.

Bobby mendesak PLN memberikan kompensasi adil, bisa berupa keringanan tagihan listrik atau diskon pembelian token bagi pelanggan prabayar.

"Sebagaimana kita yang terlambat membayar sedikit saja, langsung ada sanksi pemutusan hingga pencopotan meteran. Penekanan kita ke situ, harus ada kompensasi," cetus Bobby.

Merespons teguran keras tersebut, General Manager PLN UID Sumut, Mundakhir Salman, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bobby dan masyarakat Sumut.

Mundakhir menjelaskan bahwa pemadaman terjadi akibat kerusakan pada 12 tower saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet) akibat cuaca ekstrem. Saat ini, tim PLN tengah melakukan percepatan perbaikan di lapangan.

Mengenai tuntutan kompensasi, PLN UID Sumut menyatakan akan meneruskan desakan Bobby ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini dikarenakan wewenang penuh terkait regulasi dan penetapan kompensasi berada di tangan pemerintah pusat.

Meski demikian, PLN menargetkan proses pemulihan jaringan listrik ini dapat dikebut dan diselesaikan dalam 2 hingga 3 hari ke depan agar pasokan listrik ke masyarakat kembali normal sepenuhnya.