Baru 6 Bulan Diresmikan, Sejumlah Kopdes Merah Putih di Batam Tutup

Liputan6.com, Batam - Sejumlah Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau dilaporkan berhenti beroperasi hanya beberapa bulan setelah diresmikan dibuka.

Kondisi ini mendapat sorotan dari Sekretaris Komisi II DPRD Kepri yang membidangi Koperasi dan UMKM, Wahyu Wahyudin, yang menilai pemerintah belum memberikan pembinaan dan pendampingan yang memadai kepada pengurus koperasi.

Wahyu mengambil contoh Kopdes yang ada di Pulau Bulu, Kota Batam. Kopdes Merah Putih di wilayah tersebut berjalan menggunakan dana pribadi para pengurus tanpa dukungan anggaran operasional dari pemerintah. Akibatnya, koperasi kesulitan menjalankan usaha dan akhirnya menghentikan aktivitasnya.

"Informasi yang saya dapat dari para pengurus, mereka menggunakan anggaran sendiri. Saya juga sudah konfirmasi ke Kepala Dinas Koperasi Provinsi dan memang kondisinya seperti itu. Sangat disayangkan, seharusnya ketika koperasi sudah mulai berbisnis, pemerintah hadir melakukan pembinaan, bukan menunggu bantuan pinjaman atau anggaran turun," kata Wahyu kepada Liputan6.com, Jumat sore (24/7/2026).

Ia menilai pemerintah tidak harus selalu memberikan bantuan dalam bentuk dana. Menurutnya, dukungan bisa dilakukan melalui pendampingan manajemen usaha, penyusunan laporan keuangan, hingga membantu koperasi mendapatkan pemasok barang dengan harga yang lebih kompetitif.

"Kalau harga barang tidak kompetitif dan stok barang terbatas, masyarakat tentu lebih memilih belanja di luar. Ini yang harus dibantu pemerintah agar koperasi bisa bersaing," ujarnya.

Wahyu mengungkapkan, kasus serupa bukan hanya terjadi di Pulau Bulu. Beberapa bulan lalu, Kopdes Merah Putih di kawasan Tiban Patam Lestari, Batam, juga dilaporkan tutup dengan persoalan yang sama, yakni mengandalkan iuran para pengurus tanpa dukungan modal usaha yang memadai.

Sebaliknya, ia mencontohkan Kopdes Merah Putih di Kabupaten Bintan yang masih mampu bertahan karena memiliki model bisnis yang lebih jelas. Koperasi tersebut menjadi pemasok kebutuhan perusahaan-perusahaan di kawasan Lagoi sehingga memiliki pasar yang stabil dan harga yang kompetitif.

"Harusnya Kopdes di Pulau Bulu juga diarahkan menjadi supplier perusahaan-perusahaan di Pulau Bulan atau galangan kapal di sekitarnya. Jadi tidak hanya mengandalkan masyarakat sekitar sebagai pembeli," katanya.

Wahyu menyebut, di Kepri terdapat sekitar 460 Kopdes Merah Putih yang telah terbentuk. Khusus di Batam, sekitar 80 persen bangunan koperasi disebut sudah selesai dibangun, namun banyak yang belum beroperasi secara optimal, bahkan ada yang sudah tutup.

Sementara koperasi yang dinilai telah berjalan lebih baik berada di Bintan, Tanjungpinang, dan beberapa wilayah di Anambas karena sebelumnya memang sudah memiliki aktivitas usaha.

Ia juga mengkritik proses pembentukan pengurus koperasi yang dinilai belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pengurus dan manajer koperasi memiliki kemampuan mengelola usaha melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.

Selain itu, Wahyu mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat permodalan koperasi dengan memperluas keanggotaan, termasuk melibatkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai anggota. Ia menilai semakin banyak anggota, semakin besar pula potensi simpanan pokok, simpanan wajib, maupun simpanan sukarela yang dapat menjadi modal pengembangan usaha koperasi.

"Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya bangunan. Koperasi harus punya anggota yang kuat, modal yang cukup, jaringan usaha, dan pembinaan dari pemerintah. Kalau itu tidak dilakukan, koperasi akan sulit bertahan meski gedungnya sudah berdiri," ujarnya.