ASN Jakarta Wajib Naik Transum Tak Bikin Macet Berkurang, tapi...

Jakarta -

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada 30 April 2023 mulai mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum sepekan sekali setiap hari Rabu. Kebijakan tersebut jelas tidak bisa langsung mengurangi kemacetan di Jakarta. Meski begitu, tetap ada nilai positifnya.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno bilang, kebijakan tersebut tidak lantas bisa secara instan mengurangi kemacetan di Jakarta. Tapi di sisi lain, kebijakan itu memiliki dampak positif karena bisa membuat jajaran ASN di Jakarta terbiasa menggunakan transportasi umum atau transum.

"Jika hanya 65 ribu ASN Pemprov Jakarta menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu, tak akan banyak mengubah ritme kemacetan lalu lintas di Jakarta. Akan tetapi, setidaknya jika hal ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan serta didukung dengan anggota DPRD Pemprov Jakarta dengan membuat Perda, tentunya akan berlanjut selamanya, walaupun berganti gubernur. Kebijakan ini adalah pemacu dan pemicu beralih menggunakan transportasi umum," ungkap Djoko dalam keterangannya.

Kata Djoko, kebijakan yang dilakukan Gubernur Jakarta Pramono Anung tersebut mampu meningkatkan penggunaan transum di Jakarta, tercermin dalam angka penumpang LRT Jabodebek yang pada hari Rabu (30 April 2025) mencapai jumlah tertinggi 104.453 orang.

"Jadi ini patut diapresiasi. Karena tujuannya untuk memberikan contoh nyata kepada warga dalam mendukung pengurangan polusi dan kebijakan membangun keberlanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau," sambung Djoko.

Saat ini para pekerja di Jakarta memang memiliki banyak opsi naik transportasi umum, dari MRT Jakarta, LRT Jabodebek, LRT Jakarta dan KRL Jabodetabek (Commuter Line), hingga Kereta Bandara, Bus Trans Jakarta, Bus Trans Jabodetabek, angkot regular, kapal, termasuk angkutan antar jemput pegawai (shuttle pegawai).

Bukan Pertama Kali

Mewajibkan ASN DKI Jakarta menggunakan transportasi umum bukan yang pertama kali. Kebijakan ini pernah dilakukan ketika Kota Jakarta dipimpin Gubernur Joko Widodo. Saat itu dipilih hari Jumat sebagai hari wajib bagi ASN menggunakan transportasi umum, namun tidak berlanjut.

"Saat ini cakupan layanan transportasi umum di Kota Jakarta sudah mencapai 90%. Salah satu indikatornya, setiap keluar dari hunian tidak sampai 500 meter kita sudah bisa menemukan transportasi umum. Tidak masalah untuk ASN yang bertempat tinggal di Kota Jakarta. Namun, tidak sedikit yang tempat tinggalnya di luar Kota Jakarta, akan mengalami kendala lantaran pembenahan layanan transportasi umum tidak semasif di Jakarta. Maka dengan adanya perluasan layanan Transjabodetabek ke wilayah pendukung Jakarta (Bodetabek) akan sangat membantu upaya kebijakan menata transportasi Jakarta," kata Djoko.

Inisiatif Pemprov Jakarta dengan membudayakan ASN untuk bertransportasi umum merupakan salah satu upaya mendorong warga lebih banyak memakai fasilitas transportasi umum (push strategy). Masih ada upaya lain yang dapat dilakukan lagi, seperti jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) dan menata tarif perparkiran (makin ke pusat kota semakin mahal dan lahan parkir juga makin sempit), mewajibkan mempunyai garasi jika mempunyai mobil (sudah ada perdanya), tarif progresif lebih mahal yang memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu. Menata perpakiran di tepi jalan, selain menertibkan dan menambah kapasitas jalan juga akan menambah retribusi daerah untuk membantu menambah anggaran subsidi transportasi umum di Jakarta.

"Strategi push and pull dalam transportasi adalah pendekatan yang digunakan untuk mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum, dengan cara membatasi penggunaan kendaraan pribadi (push) dan meningkatkan daya tarik transportasi umum (pull). Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan," tukas Djoko.

(lua/dry)